Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Kementan Andalkan Peran Milenial

Indonesia Menyapa, Bulungan – Kementerian Pertanian (Kementan) komitmen untuk terus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di berbagai wilayah di Indonesia dengan mengandalkan peran petani milenial melalui program Brigade Pangan (BP).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ada beberapa strategi utama untuk memastikan target swasembada dan ketahanan pangan dapat diwujudkan salah satunya melalui pembentukan BP ini. Bahkan Kementan juga telah menjalankan program optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah hingga pemberian dukungan berupa alsintan.

“Untuk oplah dan cetak sawah, persiapan cukup bagus. Kami minta seluruh penanggung jawab oplah dan cetak sawah untuk tingkatkan,” ungkap Mentan Andi Amran Sulaiman.

Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan saat ini sudah terbentuk ribuan brigade pangan yang tersebar di berbagai provinsi. Setiap pendamping bertanggung jawab mengadvokasi lima brigade pangan.

“Para calon pendamping setidaknya bisa memahami dan menerapkan konsep pertanian modern di wilayahnya masing-masing, mulai dari penggunaan varietas unggul bersertifikat dan pemanfaatan alat dan mesin modern, hingga hilirisasi dan pengelolaan kawasan secara terintegarasi dan terstruktur,” tutur Santi.

BP ini memiliki peran yang strategis untuk mendukung kemajuan sektor pertanian di pedesaan sehingga diharapkan hasil panen dapat meningkat drastis sehingga kedepan dapat mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional. BP dibentuk maksimal sebanyak 15 orang petani milenial yang memiliki basis pengetahuan di bidang pertanian dan teknologi informasi serta memiliki komitmen untuk memajukan sektor strategis ini.

“Brigade Pangan ini dibentuk tidak hanya akan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menarik generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian di daerah mereka,” kata Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementan, Inneke Kusumawaty dalam kunjungan kerjanya ke Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Jumat, (31/01/2025).

Hadir juga dalam kunjungan kerja ini Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian, Kepala Balai Waduk dan Sungai Kementerian PU Mustafa, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (Kaltim) Zainal Abidin, Kepala Dinas Pertanin Kabupaten Bulunga Kristiyanto dan calon brigade pangan desa Antutan sejumlah 30 orang.

Inneke menekankan bahwa BP ini nantinya akan menerima sejumlah bantuan operasional dari pemerintah untuk mendukung setiap program – program seperti optimasi lahan (oplah), juga harus mengelola dan memanfaatkan bantuan tersebut dari pemerintah secara efektif.

“Brigade Pangan ini harus mengelola lahan minimal selama 5 tahun, dengan harapan dapat mengembangkan pertanian modern dan menarik generasi muda untuk kembali ke desa,” ucapnya.

Di sisi lain BP juga akan diarahkan secara fokus untuk memastikan bantuan alat produksi mesin pertanian (alsintan) harus benar-benar dimanfaatkan sebagai baik dan wajar untuk meningkatkan intensitas panen dalam setiap lahan yang dikelolanya. Apabila ini berjalan dengan baik maka aspek ketahanan pangan akan dicapai sejalan dengan upaya mendorong peran milenial di dalam sektor pertanian.

“Anggota Brigade Pangan harus dilatih untuk mengoperasikan dan merawat alat yang diberikan agar tidak rusak dan dapat digunakan secara optimal. Dengan begitu diharapkan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ulas Inneke.

Terkait dengan dukungan pembiayaan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan yang murah dan mudah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Super Mikro. Dukungan pembiayaan ini tidak termasuk dukungan finansial yang diberikan pemerintah untuk mendukung operasional dari BP.

“Pemerintah terus memberikan bantuan senilai miliaran untuk mendukung Brigade Pangan, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi,” kata Inneke.

Untuk itu Inneke menekankan agar BP yang terbentuk di berbagai daerah terus memperkuat struktur kelembagaannya lengkap dengan tugas pokok dam fungsi (tupoksi). Di sisi lain para BP juga diwajibkan terus melakukan peningkatan kapasitasnya (upgrade SDM) melalui pelatihan dan lainnya yang digelar oleh pemerintah.

“Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, tanggung jawab yang terdefinisi, dan dukungan dari pemerintah, diharapkan Brigade Pangan dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, pentingnya pelatihan dan pemeliharaan alat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini,” jelasnya.

Sebelumnya Kementan juga  menyelenggarakan agenda serupa di Desa Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Agenda ini juga diarahkan untuk memastikan program swasembada pangan yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan konkret dari masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk mempercepat proses penyaluran bantuan program pertanian melalui BP, Sam meminta seluruh pihak terkait khususnya anggota BP untuk segera melengkapi seluruh berkas administratif yang dipersyaratkan. Dia berharap seluruh tim dan stakeholder terkait dapat bergerak dan bekerja sama dalam rangka mewujudkan misi ketahanan pangan dan swasembada pangan.

“Kalau mau segera mendapat bantuan segera penuhi kebutuhan administrasinya, termasuk perjanjian dengan pemilik lahan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *