Indonesia Menyapa, Malinau – Kementerian Pertanian terus mendorong program Optimasi Lahan sebagai strategi utama dalam mewujudkan swasembada beras di Indonesia.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja keras serta kolaborasi semua pihak, termasuk jajaran Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya optimalisasi lahan (Oplah) dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai swasembada pangan nasional.
Program Brigade Pangan bertujuan mengoptimalkan lahan tidur serta mendukung pertanian berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kelembagaan petani.
“Ini bukan sekadar program, melainkan komitmen bersama dalam memanfaatkan potensi lahan dan membangun ketahanan pangan daerah,” ujar Santi.
Sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada pangan di Kalimantan Utara, optimalisasi lahan pertanian terus diintensifkan di Kabupaten Malinau. Untuk memastikan langkah ini berjalan sesuai target, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar rapat koordinasi di Base Camp Sapu Jagat, Pulau Sapi, Malinau, pada Sabtu (8/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Kapuslatan), Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Komandan Kodim 0903 Malinau, serta perwakilan Brigade Pangan, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.
Dalam pertemuan ini, berbagai tantangan dan solusi terkait optimalisasi lahan dibahas secara mendalam, terutama mengenai pendataan lahan, distribusi alat dan sarana pertanian, serta normalisasi jaringan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty, menekankan pentingnya ketersediaan benih dan pupuk yang harus sejalan dengan optimalisasi lahan agar petani dapat langsung memulai penanaman tanpa hambatan.
“Penting untuk memastikan ketersediaan benih dan pupuk bersamaan dengan optimalisasi lahan, agar petani bisa langsung memulai penanaman tanpa kendala,” ujar Inneke.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan kendala lahan yang masuk dalam kawasan hutan agar tetap dapat dimanfaatkan untuk pertanian.
Dukungan penuh terhadap program ini juga diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas, Haryanto, menegaskan bahwa optimalisasi lahan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan swasembada beras di Malinau.
“Saat ini, 409 hektare lahan telah masuk dalam Sistem Informasi Data (SID) dan sedang dalam proses verifikasi lapangan. Selain itu, kami memastikan pendistribusian sarana produksi pertanian dan benih akan segera terealisasi agar petani dapat mulai mengolah lahan secara maksimal,” jelas Haryanto.
Dukungan serupa juga datang dari pihak TNI. “TNI siap membantu dan mendukung penuh program optimalisasi lahan. Babinsa akan turun langsung ke lapangan untuk membantu petani dalam mengelola lahan mereka. Selain itu, kami akan memastikan kerja sama antara Kodim 0910 Malinau dan Dinas Pertanian segera direalisasikan guna mempercepat pengolahan lahan,” ujar perwakilan TNI.
Dengan strategi yang telah disusun dalam rapat koordinasi ini, pemerintah menargetkan 409 hektare lahan yang telah terdata dalam SID dapat segera dioptimalkan dalam waktu dekat. Selain itu, kerja sama antara penyuluh pertanian lapangan (PPL), Brigade Pangan, Dinas Pertanian, dan jajaran TNI akan terus diperkuat guna memastikan kelancaran pelaksanaan program ini.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, penyuluh, dan petani, optimalisasi lahan di Kabupaten Malinau diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan kontribusi nyata bagi swasembada pangan di Kalimantan Utara.