Indonesia Menyapa, Jakarta — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang merupakan Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, meminta pemerintah mengusut siapa biang pemberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang kini telah dicabut.
Diketahui, IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat telah dicabut, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham.
Pencabutan itu, dibuat setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) pada Senin (9/6/2025).
Samuel mendukung langkah pemerintah mencabut IUP terhadap empat dari lima perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat itu.
Menurutnya, keputusan tersebut, merupakan langkah positif untuk menyelamatkan kawasan konservasi yang menjadi salah satu keajaiban alam dunia.
“Saya mendukung keputusan pencabutan izin di Raja Ampat, saya sangat mendukung. Karena ini berkaitan dengan keindahan alam yang diciptakan Tuhan, kekayaan alam yang bukan buatan seperti di negara lain, tetapi kekayaan alamiah yang sudah ada,” ujar Samuel dalam keterangannya, dikutip dari laman DPR, Jumat (13/6/2025).
Ditegaskannya, pencabutan izin tidak boleh berhenti sebatas penghentian aktivitas tambang semata.
Tetapi, pemerintah mesti menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya izin-izin tambang di kawasan konservasi tersebut.
“Kita tidak bisa sekadar bilang, ‘oke, diberhentikan, terima kasih, goodbye’. Kita harus menelusuri siapa biangnya yang memberikan izin.”
“Tidak mungkin perusahaan bisa melakukan kegiatan tanpa memegang dasar hukum yang kuat. Ini akhirnya menyentuh ranah hukum,” tegasnya.
Pemerintah, kata Samuel, perlu bertindak tegas dan transparan agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus melindungi Raja Ampat karena pariwisata itu juga bagian dari mitra kerja kami di Komisi VII. Jangan sampai kekayaan alam yang luar biasa ini justru dihancurkan oleh keserakahan segelintir pihak,” pungkasnya.
Jokowi dan Bahlil Diminta Tanggung Jawab
Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mencoba membongkar mafia-mafia tambang yang kini tengah diperbincangkan di Raja Ampat.
Diketahui, Said Didu sempat diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada tahun 2015 silam.
Namun jabatan tersebut gagal didapat Said Didu. Ia berpendapat ada orang yang menjegal langkahnya.
Pasalnya, Said Didu senang menghadapi mafia-mafia ‘gajah’ yang berada di pusaran pertambangan.
Hal tersebut, diungkapkan lagi dalam podcast di YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis (12/6/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Said Didu mencoba membongkar dalang di balik mafia pertambangan di Raja Ampat.
Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggungjawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut.
Awalnya, Said Didu menilai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa.
Caranya, Bahlil membuat PT Gag Nikel Tbk tampil baik hingga warga Indonesia tak melirik empat usaha tambang lainnya.
“Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik,” ungkap Said Didu.
“Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan Gag berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus. Pas kunjungan ke Gag kan langsung konferensi pers kan kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang empat ini,” terangnya.
Namun rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo.
“Sepertinya Presiden Prabowo membaca ‘ini memang nakal ini anak’,” terangnya.
Selain itu, Said Didu mengungkap PT Kawei Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik sembilan naga, Aguan atau Sugianto Kusuma.
“Kawei itu kan milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga tapi saya lupa yang mana,” jelasnya.
“Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkab dan Setneg yang mengumumkan (pencabutan izin) bukan Bahlil.”
“Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan.”
“Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal. Ketahuan nakalnya, jadi dia mau menutupi kesalahan empat yang lain, karena ada sembilan naga di situ,” Ungkap Said Didu.
“Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo,” tegasnya.
Tentang perizinan, Said Didu menilai, banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang.
Said Didu menilai, Jokowi dan seorang Menteri adalah sutradara di balik semua ini.
“Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan Menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang itu adalah menteri yang berpengaruh,” tegas Said Didu.
“Itu dua kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Merubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu tiga hari,” jelasnya.
Abraham Samad pun membenarkan pengubahan Undang-Undang tersebut.
“Betul saya ingat,” sahur Abraham Samad.
Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah hingga semua memudahkan perusahaan pertambangan karena tak perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
“Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua.”
“Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini menjual negara ini,” ucapnya berkali-kali.
Tak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN.
“Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua,” jelasnya.
Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhud Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggungjawab atas kerusakan alam di Indonesia.
“Nah, saatnya kita membuka semua, siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi semualah, Airlangga Hartanto harus bertanggungjawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN.”
“Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggungjawab karena dia ikut mengubah aturan,” tegas Said Didu.
“Bahlil juga harus bertanggungjawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya. (Saat itu) izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, Bahlil pada saat itu. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhud ke Bahlil mulai 2022,” jelasnya.
Said Didu menegaskan, sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi.
Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk meng-audit semua yang dilakukan oleh Bahlil.
Jokowi Irit Bicara
Sementara itu, Joko Widodo (Jokowi) tidak mau berbicara banyak mengenai IUP di Raja Ampat.
Diketahui, izin PT Gag Nikel di Pulau Gag terbit di tahun 2017 saat Jokowi menduduki jabatan Presiden RI di periode pertamanya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.
Namun, ketika disinggung terkait izin tersebut, Jokowi menjawab hal itu merupakan urusan kementerian.
Karena menurutnya, hal tersebut merupakan masalah teknis.
“Itu terlalu teknis, itu di Kementerian. Itu sudah diberikan izin sejak lama, perpanjangannya di Kementerian itu,” ucap Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (13/6/2025).
Kendati demikian, Jokowi mengatakan, apabila aktivitas tambang itu mengganggu lingkungan, maka bisa diberhentikan dan dicabut izinnya.
“Tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu di-setop ya di-setop, kalau perlu dicabut ya dicabut,” imbuh dia.
Saat disinggung mengenai izin PT Gag Nikel yang tidak ikut serta dicabut oleh pemerintah, Jokowi juga enggan menanggapinya dan meminta agar menanyakan hal tersebut kepada pihak kementerian.
“Itu tanyakan ke kementerian,” ujarnya lagi.
Sumber: Politisi PDIP Minta Pemerintah Usut Biang Pemberi Izin Tambang di Raja Ampat – TribunNews.com