Indonesia Menyapa, Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid meminta Pemerintah Indonesia agar mendesak forum internasional tersebut memberikan peran sentral kepada Otoritas Palestina dan secara konsisten menolak keterlibatan perwakilan Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.
“Pihak yang harus diberikan panggung utama adalah Otoritas Palestina. Mereka adalah pihak yang menjadi korban langsung dari genosida dan penjajahan Israel. Maka, melibatkan Palestina dalam perumusan perdamaian adalah sebuah keniscayaan moral dalam tatanan politik internasional,” ujar Kholid kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).
Anggota DPR RI tersebut mengatakan hal ittu agar Pemerintah Indonesia dapat mengambil peran kepemimpinan dalam menggalang kekuatan diplomasi, khususnya bersama negara-negara muslim strategis.
“PKS mendorong Pemerintah Indonesia agar bersinergi dengan kekuatan dunia Islam lainnya, seperti Qatar, Turki, Arab Saudi, Jordania, dan Uni Emirat Arab. Kami mendorong agar Pemerintah Indonesia dapat meperjuangkan Otoritas Palestina dilibatkan secara penuh, baik dalam tahap perumusan maupun keanggotaan Board of Peace,” tegasnya.
Menurut Kholid, keterlibatan Palestina adalah syarat bagi terciptanya perdamaian yang berkeadilan.
Dia juga memperingatkan bahwa tanpa keterlibatan pihak yang paling terdampak, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina sebagaimana inisiatif Presiden Amerika Serikat sebelum-sebelumnya.
Lebih lanjut, PKS mengingatkan bahwa kehadiran pihak Israel yang seharusnya paling bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan besar di Gaza justru akan mencederai martabat forum tersebut.
“Keterlibatan Netanyahu dan Israel di Board of Peace justru akan merusak dan menghancurkan kredibilitas forum itu sendiri. Israel seharusnya diposisikan sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas kehancuran dan genosida di Palestina, bukan justru diberikan panggung terhormat sebagai perumus perdamaian,” ungkap Kholid.
PKS menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak dapat dibangun di atas rasa ketidak adilan, dan normalisasi penjajahan dan genosida.
Dunia internasional harus berani bersikap adil dengan tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kemanusiaan dalam institusi yang mengatasnamakan perdamaian.
“Israel tidak boleh diberikan panggung. Dunia seharusnya memberikan sanksi untuknya,” tutup Kholid.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat.
Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum tersebut dan berdiri sejajar dengan sejumlah pemimpin dunia saat peresmian keanggotaan diumumkan.
Momen itu ditandai dengan interaksi langsung antara Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (22/1/2026).
Keduanya berjabat tangan di atas panggung utama dengan latar biru bertuliskan “Board of Peace”.
Namun dalam pidato tersebut, Trump tidak secara spesifik menyinggung isu Palestina maupun konflik di Timur Tengah. Padahal, isu Palestina kerap menjadi perhatian dalam berbagai forum internasional termasuk Indonesia.
Bahkan sebelum pidato Trump, sejumlah pemimpin dunia sudah memaparkan pembangunan kembali Gaza, Palestina, usai dibombardir oleh Israel termasuk jaminan keamanan maupun langkah bantuan krisis kemanusiaan yang masih dialami di Gaza.
Dalam pidatonya, Trump hanya menegaskan bahwa Dewan Perdamaian merupakan proyek besar yang menurutnya sangat bisa dilakukan dan akan menjadi forum yang berdampak nyata.
“Ketika kami benar-benar terlibat dalam proyek ini, dan ini adalah proyek yang besar, tapi sangat bisa dilakukan,” kata Trump.
Ia menyebut Amerika Serikat berada di belakang inisiatif tersebut. Namun, Trump tidak menyinggung proyek besar yang akan dilakukan dalam dewan perdamaian yang dibuat AS tersebut.
Sejauh menyangkut Amerika Serikat, kami mendukungnya (berada di belakangnya). Dan Amerika Serikat tidak pernah sekuat ini, tidak pernah lebih besar, lebih baik,” ujarnya.
Trump juga mengatakan banyak pihak yang ingin bergabung dalam Dewan Perdamaian karena forum itu dinilai penting.
“Kami memiliki banyak orang lain yang telah mendaftar dan mereka semua ingin menjadi anggota Dewan Perdamaian karena ini benar-benar akan menjadi penting. Ini tidak akan membuang-buang waktu. Hal ini akan terjadi. Dan ini sudah terjadi,” tandasnya.
Selain Indonesia, negara yang tergabung dalam dewan perdamaian buatan AS yaitu Pakistan, Mesir, Jordania, Uni Emirate Arab, Turki, Saudi Arabia dan Qatar. Selain itu, ada pula Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Kazakhtan, Kosovo, Mongolia hingga Paraguay.
Sumber: PKS Tolak Kehadiran Israel dalam Board of Peace, Minta Palestina Dilibatkan – TribunNews.com