Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengundurkan diri dari kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Seperti diketahui, Nusron sedang menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam kasus dugaan gratifikasi pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung Tbk.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus ini telah menetapkan delapan tersangka, termasuk empat diantaranya disebut merupakan orang kepercayaan Nusron, yaitu Erwin, Muhammad Fakhry, Arif Sugiyanto, dan Fahd El Fouz/Fahd A. Rafiq.
Bahkan, saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh KPK pada Senin (14/9/2026) lalu, Arif sempat mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan, yaitu 20 koper diduga berisi uang miliaran rupiah adalah milik Nusron.
Setelah Nusron terseret, Golkar tiba-tiba mengumumkan bahwa Nusron sudah mundur sebagai salah satu petinggi partai.
Doli lantas menyebut bahwa partai tidak mengetahui alasan pasti Nusron sampai mundur.
Dia hanya mengatakan keputusan mundur dari Nusron sudah disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen Sarmuji.
“Kami mendapatkan informasi dari Ketua Umum dan Sekjen yang saat itu menyampaikan bahwa Saudara Nusron sudah bertemu dengan Ketua Umum dan menyatakan pengunduran daripada Golkar. Untuk alasannya tidak tahu persis,” katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Senin (21/9/2026).
Kendati demikian, Doli menyebut adanya isu di internal Partai Golkar bahwa Nusron ingin lebih aktif dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Bahkan, muncul isu pula bahwa Nusron mau mencalonkan diri menjadi ketua umum organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
Namun, dalam perkembangannya, Nusron batal mencalonkan diri dan berujung menjadi anggota tim pemenangan dari salah satu calon, yaitu Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Gus Kikin pun memenangkan pemilihan tersebut dalam Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 31 Agustus 2026 lalu.
“Kita juga tahu bahwa beberapa waktu lalu pada saat Muktamar PBNU kan sangat aktif sekali. Bahkan beredar menjadi tim utama dari pemenangan (Ketua Umum) PBNU yang sekarang,” jelas Doli.
“Mungkin teman-teman (internal Golkar) waktu itu menganggapnya seperti itu. Tapi itu hanya dugaan-dugaan beberapa teman-teman di Golkar yang mendengarkan informasi dari kepengurusan Partai Golkar,” imbuhnya.
Di sisi lain, Doli menyebut bahwa dalam waktu dekat, Bahlil akan menerbitkan surat keputusan (SK) baru tentang struktur kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru setelah mundurnya Nusron.
Namun, dia mengatakan bahwa Nusron belum tentu diganti apabila dalam SK tersebut masih tertulis namanya sebagai pengurus.
Di dalam struktur kepengurusan Golkar, Nusron menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kerohanian.
“Nanti kita lihat apakah kemudian nama Saudara Nusron masih ada? Kalau masih ada, berarti pengunduran dirinya tidak diterima. Tapi kalau nggak ada, berarti pengunduran dirinya diterima oleh Ketua Umum,” jelasnya.
Nusron Tak Tahu soal Kasus Dugaan Gratifikasi HGB Summarecon
Sebelumnya, Nusron pun telah buka suara soal kasus dugaan gratifikasi pembukaan blokir HGB oleh PT Summarecon yang mengakibatkan orang kepercayaannya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Dia mengaku tidak mengetahui duduk perkara dari kasus tersebut.
“Nggak tahu,” katanya singkat di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dia turut menanggapi soal namanya yang turut terseret setelah tertangkapnya empat orang kepercayaannya oleh KPK.
Nusron hanya mengatakan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang kini tengah dilakukan KPK.
Ia juga menegaskan siap untuk kooperatif ketika KPK membutuhkan petunjuk atau barang bukti yang dibutuhkan.
“Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang terkait di sini,” tegasnya.
Nusron menganggap terseretnya kementerian yang dipimpinnya dalam kasus dugaan rasuah menjadi pelajaran di internalnya.
Selain itu, sambungnya, juga menjadi wujud agar Kementerian ATR/BPN semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada publik.
“Semoga dengan kejadian ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor ATR/BPN,” katanya.
Sumber: Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan, Waketum Golkar: Ada Isu Internal Fokus Pemilihan Ketum PBNU