Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah memastikan peternak rakyat dan pelaku UMKM pangan tidak hanya menjadi penonton dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Singgih, pengadaan bahan pangan untuk dapur MBG perlu memberikan ruang yang memadai bagi peternak rakyat, koperasi, kelompok peternak, BUMDes, dan UMKM di sekitar wilayah penerima manfaat.
“Jangan sampai program sebesar MBG justru membuat peternak rakyat hanya menjadi penonton. Harus ada desain agar bahan baku seperti telur dan ayam sebanyak mungkin bisa diserap dari peternak lokal,” kata Singgih yang berasal dari Partai Golkar itu kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Singgih menilai pola pengadaan berbasis wilayah dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas keterlibatan peternak lokal dalam rantai pasok MBG.
Selain memangkas rantai distribusi, pendekatan tersebut dinilai dapat membuat perputaran ekonomi dari program pemerintah lebih banyak dirasakan masyarakat di daerah.
“Kalau dapur MBG mengambil telur dan ayam dari peternak di sekitar wilayahnya, maka manfaatnya bukan hanya anak-anak mendapatkan makanan bergizi.
“Peternak mendapatkan pasar, UMKM mendapatkan pekerjaan, distribusi bergerak, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” kata lulusan SI Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan S2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta itu.
Ia mengatakan, keterlibatan peternak rakyat juga berkaitan dengan persoalan fluktuasi harga ayam dan telur.
Ketika produksi meningkat sementara daya serap pasar terbatas, harga di tingkat peternak dapat turun hingga berada di bawah tingkat keekonomian.
“Kalau serapan produk ayam dan telur meningkat secara konsisten melalui MBG, ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan supply dan demand. Peternak tidak terus-menerus berada dalam situasi harga yang jatuh ketika produksi sedang tinggi,” katanya.
Singgih yang juga Ketua Umum DPP PINSAR menekankan, keberhasilan ekosistem pangan MBG tidak cukup hanya dilihat dari jumlah porsi makanan yang disalurkan.
Menurutnya, kondisi peternak di sisi hulu juga perlu menjadi perhatian, termasuk dari sisi harga jual produk.
“Peternak harus mendapatkan harga yang wajar. Jangan sampai konsumen mendapatkan makanan bergizi, tetapi di sisi hulu peternaknya justru tertekan karena harga jual tidak menutup biaya produksi,” ujarnya.
Karena itu, Singgih mendorong koordinasi antara pemerintah, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, dan organisasi peternak untuk menyusun pola pengadaan bahan pangan MBG yang transparan dan berkelanjutan.
Ia menilai kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk program tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat sektor peternakan dan UMKM pangan di daerah, sepanjang rantai pasoknya dirancang dengan melibatkan pelaku usaha lokal.
“Ini kesempatan untuk membangun sistem dari hulu sampai hilir. Ayam dan telur diproduksi peternak rakyat, kemudian diserap untuk kebutuhan MBG, diolah oleh UMKM atau dapur lokal, dan dikonsumsi masyarakat. Kalau ekosistemnya dibangun dengan benar, semua mendapatkan manfaat,” ucapnya.
Singgih pun berharap MBG tidak hanya dipandang sebagai program sosial, tetapi juga memiliki dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“MBG harus menjadi program yang menyehatkan anak bangsa sekaligus menyehatkan ekonomi peternak. Kalau program ini berkelanjutan dan rantai pasoknya melibatkan peternak rakyat, kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus: memperbaiki gizi masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha peternak,” tandasnya.
Sumber: Anggota DPR: Peternak Rakyat Jangan Hanya Jadi Penonton dalam Rantai Pasok MBG