Indonesia Menyapa, Jakarta — Suasana Rumah Dinas Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, terpantau lengang dan sunyi, Kamis (12/11/2026) pagi.
Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi sekira pukul 07.00 WIB, tepatnya di perlintasan Jalan Pangeran Diponegoro dan Jalan Madiun, tidak terlihat adanya pergerakan atau aktivitas mencolok di lingkungan kediaman dinas orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Aktivitas di bagian luar pagar kediaman tampak lengang. Hanya terlihat seorang petugas kebersihan yang sedang sibuk menyapu serbuan dedaunan kering di tepi trotoar jalan.
Akses menuju ke dalam area rumah dinas pun terpantau tertutup rapat. Tiga pintu gerbang—satu gerban di bagian depan serta dua gerbang samping yang berada di Jalan Madiun—seluruhnya dalam kondisi terkunci.
Tak hanya itu, tidak tampak satu pun personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berjaga atau bersiaga di area luar pagar rumah dinas.
Pos penjagaan di sisi luar juga tampak sepi. Di depan pos tersebut hanya berdiri pembatas kerucut lalu lintas (cone) dan papan peringatan bertuliskan “PERHATIAN ANDA MEMASUKI AREA WAJIB MENGGUNAKAN TANDA PENGENAL & HARAP TAATI SEMUA BENTUK PEMERIKSAAN”, serta sebuah kipas angin berdiri dan kursi tunggu yang kosong melompong.
Tidak terlihat adanya kendaraan logistik, truk pengangkut barang, maupun iring-iringan konvoi mobil dinas kepresidenan yang biasanya bersiaga menjelang keberangkatan pejabat negara.
Kondisi sunyi di Jalan Diponegoro ini kontras dengan ramainya agenda di Kompleks Parlemen Senayan pada hari yang sama.
Berdasarkan agenda resmi DPR RI, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR dijadwalkan menggelar RDPU pada pukul 10.00 WIB untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai “tindaklanjut atas pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait bukti Pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.”
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekeliling Rumah Dinas Wapres di kawasan Menteng masih terpantau sepi, dengan arus lalu lintas di Jalan Diponegoro maupun Jalan Madiun yang mengalir lancar tanpa pengawalan khusus.
Dikabarkan Mengundurkan Diri
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengatakan belum menerima informasi resmi maupun berkas fisik terkait surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani usai menghadiri HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu malam (11/11/2026).
Muzani menjelaskan bahwa MPR belum dapat mengambil sikap, langkah kelembagaan, ataupun proses mekanisme konstitusional apapun terkait dinamika yang sedang bergulir karena keabsahan dan wujud surat dari Gibran belum sampai ke mejanya.
“Saya belum dengar, saya belum lihat. Jadi belum bisa ngambil … Dengar saja belum, apalagi lihat,” ucapnya.
Bakal Serahkan Surat Hari Ini
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
Surat pengunduran diri tersebut rencananya akan disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kabar pengunduran diri Gibran dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie, Rabu (11/11/2026). Dia membenarkan Gibran sudah mengundurkan diri dari Wapres.
“Pokoknya benar,” kata Budi Arie.
Tersandung Ijazah
Kabar pengunduran diri Gibran, diawali dari polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) miliknya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan 6 Oktober 2026 menyisipkan catatan materiil yang krusial pada lembar pertimbangan hukumnya.
Majelis hakim konstitusi menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran Cawapres.
Setelah putusan MK, Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal.
“742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar resmi kasasi di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.
Melalui vonis tersebut, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Dengan adanya putusan MK dan MA, DPR RI pun meresponsnya dengan wacana digulirkannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sumber: Suasana Rumah Dinas Wapres Pagi Ini: Gerbang Tertutup, Tak Terlihat Personel Paspampres di Luar