Indonesia Menyapa, Jakarta — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyatakan, pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI otomatis menjadi tidak relevan dan tidak akan berlanjut jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka betul telah mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya.
Khozin menegaskan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati penuh keputusan tersebut apabila kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu benar adanya.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” kata Khozin kepada Tribunnews.com, Kamis (12/11/2026).
Namun demikian, Khozin mengatakan apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tak berlanjut karena kehilangan objek.
Serta kemudian akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Khozin membeberkan, sebelum kabar pengunduran diri Gibran merebak ke publik, draf usulan HMP pemakzulan sejatinya telah ditandatangani secara resmi oleh lebih dari 120 anggota dewan yang mewakili seluruh fraksi di DPR RI.
Bahkan, Pimpinan DPR RI telah menjadwalkan pembacaan pengumuman usulan HMP tersebut dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Kamis (12/11/2026) siang ini.
“Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tegas Khozin.
Terkait mekanisme pengisian kekosongan kursi wakil presiden pascamundurnya Gibran, Khozin merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam aturan tersebut, MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari kalender menggelar sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru dari dua nama yang disodorkan oleh Presiden.
“Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden diminta untuk mengusulkan dua nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wapres,” tutur Khozin.
Khozin berharap, terlepas dari apakah polemik ini berakhir lewat mekanisme HMP pemakzulan atau pengunduran diri sukarela, dinamika ini segera tuntas agar pemerintah dan parlemen dapat kembali fokus menunaikan janji-janji kampanye.
“Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita,” ungkap Khozin.
Khozin menambahkan, langkah evaluatif dan korektif terkait regulasi kepemiluan termasuk pengetatan mekanisme tahapan pendaftaran, selanjutnya akan diakomodir dalam revisu UU Pemilu.
“Kebetulan saat ini kami di panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan, sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini jadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” imbuhnya.
120 Anggota DPR Tanda Tangan Berkas Pengajuan HMP
Sebelum kabar pengunduran diri Gibran mencuat, dinamika politik di parlemen sejatinya telah memanas.
Sebanyak 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi partai politik telah resmi menandatangani berkas pengajuan usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Bahkan, Pimpinan DPR RI sebelumnya telah menyepakati untuk membawa draf usulan HMP terkait polemik keabsahan syarat administrasi ijazah Gibran tersebut ke dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) besok guna memulai tahapan pemakzulan.
Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya turut dikonfirmasi oleh Ketua Umum DPP Relawan Projo, Budi Arie Setiadi.
Budi Arie membeberkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Langkah pengunduran diri ini diambil Gibran menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA miliknya, serta lembar pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara sengketa pilpres yang menyebutkan ketiadaan bukti kelulusan ijazah setara SMA di Indonesia.
Bakal Serahkan Surat Hari Ini
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
Surat pengunduran diri tersebut rencananya akan disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Tersandung Ijazah
Kabar pengunduran diri Gibran, diawali dari polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) miliknya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan 6 Oktober 2026 menyisipkan catatan materiil yang krusial pada lembar pertimbangan hukumnya.
Majelis hakim konstitusi menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran Cawapres.
Setelah putusan MK, Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal.
“742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar resmi kasasi di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.
Melalui vonis tersebut, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Dengan adanya putusan MK dan MA, DPR RI pun meresponsnya dengan wacana digulirkannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Konstitusi Hanya Mengenal Istilah Berhenti
Pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau Castro, menjelaskan konstitusi Indonesia tidak mengenal istilah ‘mengundurkan diri’ bagi presiden maupun wakil presiden.
Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah ‘berhenti’.
Ia menjelaskan, istilah berhenti juga pernah digunakan dalam peristiwa pengakhiran jabatan Presiden Soeharto pada 1998.
Saat itu, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, bukan mengundurkan diri.
“Kalau kita belajar dari pengalaman Soeharto 1998, dia tidak bilang mundur, kan? Dia bilang berhenti sebagai presiden. Dalam terminologi Undang-Undang Dasar pun, konstitusi kita, yang dikenal istilah berhenti,” ujar Castro kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, Castro mengatakan publik perlu mendapatkan kepastian mengenai dua hal terkait wacana Gibran berhenti sebagai wakil presiden.
Pertama, pernyataan langsung dari Gibran mengenai niat tersebut.
Kedua, alasan yang mendasari keputusannya mengakhiri jabatan.
Menurut Castro, apabila alasan Gibran berhenti berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap demokrasi dan konstitusi.
“Kalau kemudian alasan berhenti itu linier dengan dua putusan lembaga peradilan, putusan MK dan MA, artinya memang beralasan mundur itu,” tuturnya.
“Sebagai bagian dari tanggung jawab merawat republik, merawat demokrasi, merawat kewarasan kita sebagai sebuah bangsa,” lanjut dia.
Adapun UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dalam Pasal 8 ayat (2).
Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Sumber: PKB: Jika Gibran Benar Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Tak Lagi Relevan