Indonesia Menyapa, Samarinda — Pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi halal dinilai masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, di tengah penerapan kewajiban sertifikasi halal, masih ditemukan kekhawatiran dan kebingungan pelaku usaha, mulai dari biaya pengurusan, persyaratan administrasi, hingga anggapan bahwa usaha yang belum memiliki sertifikat halal akan langsung ditutup.
Penggiat UMKM, Zakaria Akhmad Busro, mengatakan sebagian pelaku usaha sebenarnya sudah memahami pentingnya kelengkapan perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, izin edar, hingga sertifikat laik higiene sanitasi bagi usaha makanan.
Menurutnya, pelaku UMKM yang telah bermitra dengan ritel modern umumnya lebih dahulu melengkapi berbagai perizinan tersebut karena menjadi salah satu persyaratan kerja sama. Bahkan, sejumlah platform layanan pesan antar daring juga telah memberikan pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk memperhatikan kewajiban sertifikasi halal.
“Kendala yang biasanya timbul seperti, keterbatasan informasi mengenai tempat pendaftaran, perbedaan jalur sertifikasi reguler dan self declare, serta ketentuan biaya yang harus dibayarkan,” ujarnya dalam program Teras UMKM Pro 4, dikutip Rabu 11 November 2026. Kondisi ini pun memunculkan persepsi bahwa kewajiban sertifikasi halal justru menambah beban pelaku usaha, terutama yang omzetnya belum stabil.
Zakaria menilai, persoalan biaya dan proses administrasi perlu dijelaskan secara terbuka agar pelaku UMKM dapat memahami mekanisme pengurusan sesuai kategori usahanya. Sementara itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal gratis dari pemerintah sesuai ketersediaan kuota dan persyaratan.
“Jangan sampai pelaku usaha mendapatkan informasi yang simpang siur. Mereka perlu memahami apakah usahanya masuk kategori reguler atau self declare, karena persyaratan dan biayanya berbeda,” ucapnya.
Lebih lanjut, Zakaria mengingatkan agar pelaku UMKM tidak menggunakan jasa percaloan dalam pengurusan sertifikat halal. Ia juga mendorong pengawasan terhadap dugaan pungutan di luar ketentuan agar tidak semakin membebani pelaku usaha.
Dengan adanya perpanjangan waktu kewajiban sertifikasi halal hingga 2028, Zakaria berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi perizinan usaha. Sosialisasi dari pemerintah dan instansi pembina juga diharapkan semakin intensif agar pelaku usaha memperoleh informasi yang benar, memahami prosedur pengajuan, serta terhindar dari praktik pungutan tidak sesuai ketentuan.
Sumber: UMKM Masih Hadapi Kendala Informasi dan Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal – RRI.co.id