Indonesia Menyapa, Jakarta — Jelang satu tahun kepemimpinannya pada 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencatat sejumlah capaian strategis, mulai dari swasembada pangan hingga peningkatan akses kesehatan dan infrastruktur nasional.
Di tengah efisiensi anggaran dan pengembalian dana korupsi senilai Rp1,7 triliun ke kas negara, salah satu inisiatif paling menonjol adalah penguatan fasilitas pesantren melalui kolaborasi lintas kementerian.
Program ini merupakan program terbaru, tidak hanya menjadi respons cepat terhadap isu keselamatan santri, tetapi juga mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan yang inklusif, sebagaimana terlihat dalam program-program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Inisiatif penguatan infrastruktur pesantren, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar-Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), menunjukkan dedikasi kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
Langkah ini menjadi bukti nyata upaya negara dalam melindungi keselamatan siswa santri dan para pengajar di institusi pendidikan tersebut, sejalan dengan visi pembangunan manusia yang menjadi pondasi utama tahun pertama pemerintahan ini.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, kerjasama antarlembaga ini mencerminkan kewajiban pemerintah untuk secara aktif mendukung generasi muda yang sedang menimba ilmu di pesantren.
Muhaimin menekankan bahwa inisiatif ini melampaui sekadar pembangunan material, melainkan merupakan realisasi janji negara terhadap keamanan dan kesejahteraan komunitas pesantren secara keseluruhan, mirip dengan bagaimana MBG telah menjangkau 31-36 juta penerima manfaat untuk nutrisi anak sekolah dan balita, yang turut melibatkan pesantren sebagai mitra distribusi.
“Saya sangat bangga dan bersyukur, penandatanganan kesepahaman ini adalah bagian dari upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak didik, para santri generasi penerus bangsa,” ungkap Muhaimin setelah upacara penandatanganan nota kesepahaman antar-kementerian belum lama ini.
Muhaimin lebih lanjut mengungkapkan bahwa arahan tegas dari Presiden Prabowo telah mendorong pemerintah untuk langsung turun tangan dalam memperbaiki sarana pendidikan berbasis agama, terutama pesantren.
Respons cepat ini muncul menyusul masukan dari berbagai pihak mengenai kondisi fasilitas pesantren yang memerlukan penanganan mendesak, serupa dengan kebijakan Biodiesel Mandatori B40 yang diterapkan awal 2025 untuk ketahanan energi, di mana pemerintah juga merespons laporan lapangan dengan cepat untuk hemat devisa impor.
“Setelah kami melaporkan dan Presiden memberikan arahan, beliau memerintahkan agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” tambahnya.
Untuk memaksimalkan dampak, pemerintah telah menyusun standard seleksi bagi pesantren yang akan diprioritaskan dalam program bantuan.
Penekanan utama diberikan pada lembaga dengan populasi santri melebihi 1.000 jiwa dan yang menghadapi keterbatasan finansial untuk renovasi sendiri, dengan kriteria ini dirancang agar selaras dengan prinsip efisiensi anggaran yang diterapkan secara luas di tahun pertama, seperti dalam program Pembangunan Tambak Pantura Jawa Barat yang membuka 130 ribu lapangan kerja di sektor perikanan.
“Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” papar Muhaimin.
Muhaimin menambahkan, pendekatan kolaboratif lintas kementerian semacam ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya merencanakan pemerataan pembangunan, tetapi juga menjamin akses keadilan bagi semua kalangan, termasuk para santri – prinsip yang juga terwujud dalam Kebijakan Wajib Simpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk stabilitas ekonomi rakyat.
“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ujarnya.
Perlindungan Negara
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar memandang bahwa upaya peningkatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal konstruksi bangunan, tetapi juga upaya perlindungan negara terhadap anak-anak yang tengah belajar di lingkungan keagamaan.
Ia menilai program ini sebagai strategi krusial untuk menjamin standar keamanan dan kelayakan struktur di seluruh pesantren, yang dapat diintegrasikan dengan CKG untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi santri, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih komprehensif.
“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” tegas Nasaruddin Umar.
Menteri Agama itu juga menyampaikan rasa syukur atas respons kilat dan perhatian khusus dari Presiden Prabowo terhadap isu keselamatan pesantren.
“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” katanya.
Kontribusi teknis dari Kementerian PUPR turut memperkuat program ini.
Menteri PUPR Doddy Hanggodo menyatakan bahwa timnya akan melakukan survei mendalam dan pengujian sampel terhadap kondisi bangunan pesantren di berbagai lokasi.
Tujuannya adalah memverifikasi bahwa semua fasilitas mematuhi norma keselamatan dan mutu bangunan, sejalan dengan fokus infrastruktur nasional yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun pertama, termasuk sinergi ekonomi wilayah yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” ungkap Doddy Hanggodo.
Dengan inisiatif ini, pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad menempatkan pesantren sebagai elemen esensial dalam agenda pembangunan bangsa, di mana peningkatan fasilitas tidak hanya menghasilkan ruang belajar yang aman dan memadai, tetapi juga merupakan modal sosial berkelanjutan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, berpegang teguh pada iman, serta kompetitif guna meraih visi Indonesia Emas 2045.
Skor kinerja kabinet yang mencapai 3,07 dari survei IndoStrategi menunjukkan optimisme publik, meski Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui masih banyak yang perlu dibenahi di tahun-tahun mendatang.
Program pesantren ini, sebagai bagian dari portofolio infrastruktur ramah lingkungan dan sinergi ekonomi, semakin memperkuat narasi bahwa satu tahun pertama ini adalah fondasi kuat untuk transformasi nasional.
Perjalanan Pemerintahan
Seiring dengan berjalannya waktu, Presiden Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak tiga kali, di mana terdapat 6 menteri yang diganti.
Reshuffle kabinet sendiri merupakan sebuah perombakan yang dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain.
Selain itu, reshuffle kabinet dapat pula diartikan sebagai pergantian menteri baru dari menteri yang lama usai dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya.
Berikut Tribunnews sajikan jejak reshuffle kabinet Prabowo-Gibran jelang setahun pemerintahannya.
Jejak Reshuffle Kabinet Merah Putih
*) Reshuffle Pertama
Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya pada 19 Februari 2025.
Saat itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) harus diganti.
Kemudian, Presiden Prabowo menunjuk Brian Yuliarto untuk melanjutkan tugas Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Adapun Satryo sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya tengah memarahi pegawai di rumah dinas hanya karena permasalahan air.
Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya.
Bahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendikti Saintek sempat mendemo Satryo agar dicopot dari jabatannya.
Mereka menganggap Satryo adalah menteri yang arogan dan suka marah-marah.
*) Reshuffle Kedua
Tujuh bulan kemudian atau tepatnya pada Senin, (8/9/2025), Presiden Prabowo kembali me-reshuffle kabinetnya.
Kali ini, terdapa lima Menteri yang terkena reshuffle.
Kelima menteri yang diganti yakni:
– Sri Mulyani (Menteri Keuangan) digantikan Purbaya Yudhi Sadewa
– Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) digantikan Ferry Juliantono
– Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) saat itu masih dijabat Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim
– Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) digantikan Mukhtarudin
– Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga) saat itu masih kosong.
Selain lima menteri yang diganti, Prabowo juga membentuk satu Kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah yang dijabat oleh Menteri Mochamad Irfan Yusuf. Adapun Dahnil Anzar Simanjuntak menjabat Wakil Menteri Haji dan Umrah.
*) Reshuffle Ketiga
Sembilan hari pasca Reshuffle Jilid II atau tepatnya pada 17 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih.
Dalam reshuffle jilid III ini, Presiden Prabowo melantik dua menteri dan tiga wakil menteri.
Adapun menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Prabowo yakni:
– Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
– Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
– Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
– Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan dan
– Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.