Indonesia Menyapa, Depok – Pengadilan Negeri (PN) Depok membebaskan dua terdakwa yakni Syarief Nurdin dan Yuni Chandra Nurjana dalam perkara dugaan pemalsuan surat, kendati sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman penjara selama 1 tahun.
Majelis hakim yang dipimpin Misna Febriny, dengan anggota Dian Triastuty dan Arya Ragatnata digantikan Katharina Melati Siagian, menyatakan bahwa baik terdakwa Syarief Nurdin dan terdakwa Yuni Chandra Nurjana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Di amar putusan, majelis hakim menyatakan Syarief Nurdin dan Yuni Chandra Nurjana tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif pertama Pasal 391 ayat (1) Jo pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maupun dakwaan alternatif kedua pasal 391 ayat (2) jo pasal 20 huruf c UU. No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan JPU serta memulihkan hak-haknya, dan martabatnya,” kata Misna Febriny saat membacakan amar Putusan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jumat (20/11/2026).
Juru bicara Yuni Chandra Nurjana, Syarif Hasan Salampessy, mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri (PN) Depok yang telah membebaskan Yuni Chandra Nurjana bersama Syarief Nurdin. Bagi Syarif, putusan tersebut bukan sekadar kemenangan bagi keduanya, melainkan cerminan tegaknya prinsip negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh proses peradilan yang adil, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
“Saya menyambut baik atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok hari ini. Putusan ini merupakan hasil dari proses peradilan yang harus dihormati oleh semua pihak,” ujar Syarif.
Menurutnya, dalam sistem hukum Indonesia, setiap putusan hakim lahir melalui rangkaian proses pembuktian yang telah diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, putusan yang telah dibacakan di persidangan merupakan produk lembaga peradilan yang memiliki legitimasi hukum dan wajib dihormati sebagai bagian dari independensi kekuasaan kehakiman.
Syarif menegaskan bahwa penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan wujud penghormatan terhadap konstitusi dan supremasi hukum. Ia mengingatkan agar setiap perkara dinilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan dibentuk oleh opini yang berkembang di ruang publik.
“Negara kita adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, setiap proses peradilan harus ditempatkan sebagai mekanisme pencarian kebenaran berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan persepsi atau tekanan opini,” tegasnya.
Syarif yang berprofesi sebagai pengacara publik itu berharap perkara yang telah diputus ini dapat menjadi pembelajaran bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui proses pembuktian yang objektif di hadapan majelis hakim.
“Semoga putusan ini memberikan kepastian hukum, menghadirkan rasa keadilan, serta menjadi pengingat bahwa setiap perkara harus diputus berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, bukan berdasarkan opini. Itulah esensi negara hukum yang harus terus kita jaga bersama,” pungkas Syarif.
Sejak tahun 2005 bidang tanah hamparan terletak yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok seluas 170.000 meter persegi (17 hektar) diklaim milik PT Daya Mandiri Utama dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 92.
Sekitar tanggal 30 Oktober 2022, Yuni Chandra Nurjana datang ke lokasi tanah objek sengketa dan juga mengklaim atau mengaku bidang tanah seluas 17 hektar merupakan miliknya dengan menggunakan dokumen berupa Eigendoom Verponding Nomor 451 atas nama WL AA De Groot.
Kemudian Yuni Chandra Nurjana menawarkan tanah kepada para warga yang mau menempati bidang tanah tersebut harus dibuatkan Surat Pernyataan penguasaan fisik (Sporadik) berdasarkan tanah ex Eigendoom Verponding Nomor 451 atas nama WL A.A De Groot yang lokasinya terletak di Jalan Aster/Jalan Urip Kebon Dalam RT01/05 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Akhirnya para warga atau penggarap yaitu. Yaser Marwali Siregar, Yanti, Wangdi, Sukinun Eko Prayitno, Irwan Toni, Ratno Budiono, Sukatmin, Rinaldy, setuju
membuat surat pernyataan sporadik tersebut bersama dengan Yuni Chandra Nurjana dan surat tersebut ditandatangani Syarief Nurdin selaku Ketua Lingkungan tanpa nomor dan tanggal.
Selain itu, Syarief Nurdin disuruh Yuni Chandra Nurjana untuk menguasai fisik tanah yang diklaim PT Daya Mandiri Utama sebagai miliknya tersebut. Yuni Chandra Nurjana juga memasang plang di tanah sengketa dengan kalimat di papan plang berbunyi “Tanah ini milik Ahli Waris Emmy Ningtiyas De Groot”.
Kasus ini kemudian dilaporkan oleh PT Daya Mandiri Utama ke Polda Metro Jaya dengan terlapor atas nama Yuni Chandra Nurjana dan Syarief Nurdin. Kasusnya dilanjutkan hingga ke pengadilan dengan dakwaan keduanya melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
Dengan putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum. Berdasarkan KUHAP, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2026, putusan bebas (vrijspraak) tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Putusan bebas bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak diucapkan, serta terdakwa yang ditahan harus segera dibebaskan.

