Indonesia Menyapa, Jakarta — Sekretariat Wakil Presiden membuka ruang dialog lintas sektor guna memperkuat peran UMKM dan pelaku ekonomi perempuan, sekaligus menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan.
Forum bertajuk Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/3/2026), menjadi wadah pertemuan pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat.
Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa, menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui sinergi berbagai pihak.
“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” kata Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya, yang dikutip Kamis (19/3/2026).
Tina menambahkan, forum ini diharapkan mampu menyatukan langkah agar penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata.
“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” ujarnya.
Namun demikian, Tina juga menyoroti tantangan mendasar, yakni belum adanya indikator baku dalam menentukan kategori “naik kelas” bagi UMKM.
“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?” jelasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan lembaga turut menyampaikan pandangannya.
Masih Terbatas
Deputi Bappenas, Maliki, menyoroti masih terbatasnya jumlah wirausaha perempuan di Indonesia yang baru berada di kisaran 37 persen.
Sementara itu, Deputi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, terutama melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Riyatno.
Perlu Dukungan
Dari sisi data, Deputi BPS, Nashrul Wajdi, menilai kontribusi ekonomi perempuan masih perlu dioptimalkan, mengingat sebagian perempuan bekerja karena kebutuhan mendesak, bukan sepenuhnya karena pilihan ekonomi produktif.
“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.
Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menegaskan perempuan memiliki daya tahan tinggi dalam menjalankan usaha dan mampu bersaing dengan laki-laki.
“Jadi perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI, Euis Amalia, yang menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.
“Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, even itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen,” kata Euis.
Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI, Mellisa Hamid, menyoroti pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya,” ujarnya.
Sumber: Sekretariat Gibran Dorong UMKM dan Pelaku Ekonomi Perempuan Naik Kelas – Wartakotalive.com