Indonesia Menyapa, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto disebut akan kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh hari ini, Rabu (31/12/2025).
Kabar kunjungan Prabowo ke Aceh ini diungkap oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari.
Bahkan Qodari menyebut, Prabowo akan melewati malam tahun baru di Aceh, bersama-sama dengan rakyat Aceh yang menjadi korban bencana banjir.
“Pak Presiden akan ke Aceh dan InsyaAllah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh,” kata Qodari setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025), dilansir Kompas.com.
Namun, Qodari mengaku ia masih belum tahu pasti detail kegiatan Prabowo di Aceh nanti.
Termasuk soal lokasi mana saja di Aceh yang akan jadi tujuan kunjungan Prabowo dalam kunjungan kerjanya (kunker) hari ini.
“Belum (kegiatan Prabowo), karena lebih pada program-program kebijakan secara umum. Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti di-crosscheck saja dengan Pak Teddy (Sekretaris Kabinet),” jelasnya.
Kabar kunker Prabowo ke Aceh ini juga diungkap sebelumnya oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Tepatnya saat DPR menggelar rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Aceh, Selasa kemarin.
“Bapak Presiden besok Insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai hari ini melakukan rapat koordinasi.”
“Supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dasco, Selasa (30/12/2025), dilansir Kompas TV.
Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengunjungi lokasi terdampak bencana di Aceh sebanyak tiga kali.
Yakni pada 1 Desember 2025, 7 Desember 2025, dan 12 Desember 2025.
Jika ditambah rencana kunjungan hari ini, maka total Prabowo berkunjung ke Aceh ada sebanyak empat kali.
Aceh memang menjadi wilayah terdampak bencana yang paling parah dibanding dua provinsi lain yakni Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Tak heran jika Aceh menjadi lokasi terdampak bencana di Sumatra yang paling sering dikunjungi Prabowo.
Pemulihan Bencana di Aceh Tamiang Jadi yang Paling Berat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Sumatera Utara (Sumut) menjadi wilayah yang cepat pulih pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.
Sementara itu, wilayah yang paling berat adalah Aceh Tamiang karena di sana layanan pemerintahan belum berjalan optimal.
Hal ini disampaikan Tito dalam rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah terdampak bencana, Selasa (30/12/2025).
“Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal.”
“Kemudian untuk di daerah Sumatera Utara, sekalian saja di sini. Sumatera Utara itu cepat sekali recover,” ungkapnya.
Tersisa 5 wilayah di Sumut yang masih dalam proses pemulihan. Kelima wilayah itu pun tidak separah Aceh.
Wilayah tersebut meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Sementara itu, masih ada tujuh wilayah yang terus menjadi perhatian pemerintah di Aceh, yakni Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Lebih lanjut, ada tiga daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang diperhatikan pemerintah, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Adapun secara total ada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.
Rinciannya 18 wilayah di Aceh, 18 wilayah di Sumatera Utara, dan 16 wilayah di Sumatera Barat.
Anggaran Pemulihan
Mendagri Tito juga melaporkan kebutuhan anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera mencapai Rp59,25 triliun.
“Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun,” kata Tito.
Ia merinci kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara.
Menurut Tito, anggaran pemulihan tersebut mencakup berbagai komponen mulai dari pembangunan kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga infrastruktur lainnya.
“Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain,” ujarnya.