Pengamat Menilai Masyarakat Indonesia Menunjukkan Kedewasaan Sikapi Polemik Pengunduran Diri Gibran

Peristiwa

Indonesia Menyapa, Jakarta — Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai masyarakat Indonesia menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Menurut Ray, meskipun polemik tersebut menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial, situasi tetap terkendali tanpa gejolak maupun gesekan di tengah masyarakat.

“Sejauh yang saya pantau belum terlihat ada semacam ‘amuk’, atau semacam kemarahan yang mungkin, membuat kita agak khawatir gitu atau bahkan gesekan-gesekan di tengah publik,” kata Ray kepada Tribunnews, Minggu (15/11/2026).

Ia menilai, perbincangan di media sosial juga menunjukkan respons yang relatif berimbang.

Bahkan, masyarakat cenderung menerima pengunduran diri Gibran sebagai peristiwa politik biasa.

Ray menjelaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari proses hukum dan politik yang berlangsung secara terbuka sejak awal polemik.

Proses tersebut antara lain melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga kritik terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurutnya, keterlibatan publik dalam mengawal proses tersebut membuat masyarakat memahami tahapan yang berlangsung.

“Karena memang dilakukan secara transparan semua, tidak ada sesuatu yang di belakang pintu gitu ya,” tutur Ray.

Selain keterbukaan proses, Ray menilai kedewasaan masyarakat juga terbentuk karena publik terus dilibatkan dalam berbagai peristiwa politik.

Dengan demikian, masyarakat terbiasa mengikuti dan memahami proses politik sesuai dengan porsinya masing-masing.

“Sehingga proses politik ini tidak hanya melibatkan orang per orang, tapi melibatkan semua dan oleh karena itu ya orang terbiasa dalam proses-proses yang seperti ini,” katanya.

Ray juga menilai kegaduhan dalam proses politik tidak selalu berdampak buruk selama dilakukan untuk mengungkap kebenaran.

Ia berpandangan, perdebatan dan kritik justru dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan politik.

Menurut Ray, proses politik seharusnya dijalankan secara rasional, terbuka, partisipatif, dan dialogis agar masyarakat dapat menyikapinya secara dewasa.

“Dan itulah mengapa sejak dari kemarin-kemarin saya selalu menggemakan tidak apa gaduh demi membuka kebenaran daripada kita kelihatan tenang, diam gitu ya, tetapi sebetulnya menyimpan kebohongan,” tegasnya.

 

Gibran Mundur 12 November 2026

Gibran secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024-2026 melalui kanal YouTube Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan keputusannya mundur tidak berkaitan dengan polemik ijazah.

Ia juga memastikan seluruh dokumen riwayat pendidikannya telah lengkap dan diserahkan kepada pihak pengadilan.

“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” ucap Gibran.

Terkait hal tersebut, ia berharap sistem ketatanegaraan dan birokrasi ke depan dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi publik.

“Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik. Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian,” katanya.

Gibran menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil dengan penuh kesadaran setelah melalui pertimbangan panjang.

“Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” ucapnya.

Selain membantah kaitan dengan isu ijazah, Gibran menegaskan keputusannya bukan bentuk ketidakmampuan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan. Justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus,” tuturnya.

Ia menilai, langkah melepaskan jabatan merupakan bentuk tanggung jawab untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas posisi pribadi.

Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas keterbatasan selama menjabat serta berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

Sidang Paripurna 2 Desember

Sementara itu MPR RI menetapkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (2/12/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna tersebut akan berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Agenda sidang mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut akan dikirimkan pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta Prabowo segera mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Muzani.

Dua nama yang diajukan Presiden nantinya akan melalui proses verifikasi oleh tim MPR sebelum pemilihan dalam sidang paripurna.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan penetapan jadwal tersebut, MPR mulai memasuki tahapan lanjutan untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.

Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia juga telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

 

 

Sumber: Pengamat Menilai Masyarakat Indonesia Menunjukkan Kedewasaan Sikapi Polemik Pengunduran Diri Gibran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *