Indonesia Menyapa, Jakarta — Partai Gerindra mengungkapkan kriteria kandidat wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto.
Sosok yang nantinya menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia itu dinilai harus memiliki loyalitas penuh, chemistry kuat dengan Presiden, serta memahami program strategis pemerintah.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, calon wakil presiden yang diusulkan harus mampu menerjemahkan sekaligus mengeksekusi program-program pemerintahan.
Kemampuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menjaga efektivitas kerja kabinet.
“Sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan,” kata Sugiat saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Sugiat, fokus utama Prabowo dalam menentukan calon pengganti Gibran bukan semata-mata melihat latar belakang partai politik.
Namun, Presiden membutuhkan sosok yang memiliki chemistry kuat, loyalitas penuh, dan pemahaman mendalam terhadap percepatan program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.
“Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapapun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung,” kata Sugiat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu meyakini Prabowo memiliki pertimbangan matang dalam menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diserahkan kepada MPR RI.
Ia menegaskan, dua nama yang nantinya diajukan bukan sekadar pelengkap atau formalitas prosedural pemerintahan.
Kedua figur tersebut dipastikan memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Gerindra memandang bahwa Indonesia adalah negara besar dengan keragaman geografis dan demografis yang luas. Dalam setiap pertimbangan strategis, Presiden tentu memperhatikan aspek representasi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, baik dari sisi kewilayahan maupun generasi,” katanya.
Sugiat juga menilai seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memiliki kedewasaan berpolitik.
Menurutnya, keputusan akhir yang diambil Presiden dan disahkan MPR RI nantinya merupakan konsensus bersama untuk menyukseskan agenda pembangunan nasional.
Ia mengakui terdapat dinamika dalam proses penjaringan nama calon wakil presiden. Namun, dinamika tersebut merupakan bagian dari proses ketatanegaraan yang harus dihormati.
“Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat,” katanya.
Terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, Sugiat menegaskan seluruh proses berjalan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, MPR RI akan memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.
“Meskipun proses pengusulan nama merupakan ranah konstitusional Presiden dan pemilihan berada di tangan MPR, kami yakin bahwa rekam jejak, integritas, dan penerimaan publik terhadap calon-calon yang diusulkan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan,” kata Sugiat.
Gerindra juga mengapresiasi langkah cepat pimpinan MPR RI yang telah menjadwalkan tahapan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026.
Langkah tersebut dinilai penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama.
Sugiat menjelaskan, meski penentuan dua nama calon wakil presiden merupakan hak dan kewenangan Presiden Prabowo, komunikasi dengan pimpinan partai koalisi tetap dilakukan melalui musyawarah.
Salah satunya melalui pertemuan di Istana Bogor untuk mendengarkan masukan sekaligus menjaga soliditas pemerintahan.
Gerindra pun menyampaikan apresiasi kepada partai-partai koalisi, termasuk PAN dan Golkar, yang telah menyebut sejumlah kader Gerindra layak masuk bursa calon wakil presiden, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono.
“Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden,” tandasnya.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan pemberhentian dirinya dari jabatan wapres kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran juga telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari yang sama.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
MPR RI telah menetapkan sidang paripurna pemilihan wapres pengganti Gibran digelar pada Rabu (2/12/2026).
MPR juga mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta agar segera mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran.
Permintaan tersebut merupakan hasil rapat gabungan yang diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR.
Rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang akan dipimpin salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wapres.
Sidang Paripurna 2 Desember
Sementara itu MPR RI menetapkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (2/12/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna tersebut akan berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda sidang mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut akan dikirimkan pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta Prabowo segera mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Muzani.
Dua nama yang diajukan Presiden nantinya akan melalui proses verifikasi oleh tim MPR sebelum pemilihan dalam sidang paripurna.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan penetapan jadwal tersebut, MPR mulai memasuki tahapan lanjutan untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.
Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia juga telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Sumber: Gerindra Ungkap Kriteria Kandidat Wapres Pengganti Gibran: Loyalitas-Chemistry Kuat dengan Presiden

