Indonesia Menyapa, Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta dukungan tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun kepada Komisi IV DPR RI untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di 3 provinsi yang terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Permintaan tersebut disampaikan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, menyusul keterbatasan alokasi anggaran Kementerian Pertanian pada APBN 2026 yang dinilai belum mencukupi untuk pemulihan secara menyeluruh.
“Selain mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia pada APBN Kementerian Pertanian 2026, kami memperkirakan masih diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak,” kata Amran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut muncul karena pemulihan pascabencana harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup seluruh lokasi pertanian yang terdampak, sementara di sisi lain program prioritas nasional tetap harus berjalan.
Menurut Amran, Kementerian Pertanian saat ini telah menyiapkan anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp 1,49 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan dan sedang serta jaringan irigasi, bantuan benih tanaman pangan, rehabilitasi kawasan perkebunan, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian serta sarana produksi.
“Alokasi bantuan kami prioritaskan pada wilayah yang paling terdampak, khususnya lahan sawah dengan kerusakan ringan dan sedang,” kata Mentan.
Sementara itu, untuk lahan sawah dengan kerusakan berat, Amran menegaskan diperlukan sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang serta Kementerian Pekerjaan Umum dalam perbaikan jaringan irigasi.
Lebih lanjut, Amran merinci bahwa tambahan anggaran Rp5,1 triliun tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi lahan sawah senilai Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan, bantuan benih hortikultura, pakan ternak, penyediaan sarana dan prasarana, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya.
“Untuk itu, kami memohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI agar alokasi tambahan anggaran ini dapat disetujui, sehingga proses pemulihan pascabencana, khususnya sektor pertanian, bisa dipercepat,” pungkasnya.
Terpisah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, biaya pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 59,25 triliun.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR di Aceh, pada Selasa (30/12/2025).
“Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun,” ujar Tito dalam rapat, Selasa.
Rinciannya, pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 33,75 triliun. Lalu di Sumatera Utara membutuhkan Rp 12 triliun.
Sedangkan di Sumatera Barat, sebesar Rp 13,5 triliun dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana di provinsi tersebut. Nantinya, pemulihan akan meliputi berbagai macam sarana infrastruktur, mulai dari kantor desa hingga sekolah yang hancur akibat bencana.
“Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain, yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” ujar Tito.