Indonesia Menyapa, Jakarta — Koalisi masyarakat pemantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), MBG Watch, memberikan tanggapan mengenai rentetan keracunan massal di berbagai daerah.
Anggota MBG Watch sekaligus pakar kebijakan kesehatan, Isnawati Hidayah, menilai rentetan kasus keracunan massal dari program MBG merupakan bukti tak terbantahkan dari kegagalan sistemik Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjamin keamanan pangan anak-anak sekolah.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, lebih dari 500 santri dan siswa mengalami keracunan, sementara di Agam, Sumatra Barat, menimpa lebih dari 300 siswa dan guru.
Kasus keracunan MBG terbaru juga dilaporkan di Nganjuk, dan sebelumnya di Solo, Jawa Tengah.
“Jadi kami melihat ini adalah bukti tidak terbantahkan ya, kegagalan sistemik dari tidak mampunya BGN untuk memberikan makanan bergizi untuk anak-anak kita,” tegas Isnawati saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (2/9/2026).
MBG Watch mengkritik langkah penanganan yang diambil pemerintah saat ini, yang dinilai sekadar bersifat reaktif dan seremonial tanpa menyentuh akar permasalahan tata kelola pengawasan higienitas pangan.
“Catatan kritis yang kami berikan adalah respons pemerintah sekarang ini hanya seperti gimmick ya, dan sporadis atau reaktif,” ujar Isnawati.
Pembekuan SPPG Picu Pemborosan
Doktor alumnus Leiden University Medical Center (LUMC) Belanda itu juga menyoroti wacana pembekuan (suspend) operasional terhadap puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, langkah pembekuan tersebut justru berpotensi memicu pemborosan anggaran negara jika merujuk pada regulasi insentif yang berlaku.
“Berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025, bahwa mereka pun meski di-suspend tetap menerima insentif MBG harian ya, atau insentif SPPG harian sebesar Rp 6 juta.”
“Karena setelah itu belum ada lagi surat keputusan terbaru yang mengatur tentang insentif ini, itu yang menjadi pemborosan anggaran yang luar biasa potensinya,” paparnya.
Temuan di tingkat daerah semakin memperkuat sorotan terkait lemahnya pengawasan legalitas unit penyedia makanan.
“Ada 170 SPPG ya di Sidoarjo ini dan ada 31 yang tidak punya izin. Itu kan membuktikan tidak seriusnya dari BGN melaksanakan program ini dengan anggaran ratusan juta itu,” kata Isnawati.
Orang Tua Boleh Menolak Terima MBG
Melihat tingginya risiko keamanan konsumsi di lapangan, MBG Watch mengimbau para orang tua murid untuk bersikap kritis dengan memanfaatkan prosedur resmi penolakan paket MBG jika meragukan kelayakan menu yang dibagikan ke sekolah.
“Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat kalau bisa ke orang tua menolak anaknya menjadi penerima manfaat, ada prosedurnya, jika memang merasa bahwa MBG ini terlalu riskan ataupun tidak mampu memenuhi gizi anak-anak mereka,” ungkap Isnawati.
Secara kelembagaan, MBG Watch mendesak pemerintah mengevaluasi total skema sentralisasi distribusi pangan oleh BGN dan mengembalikan intervensi gizi ke mekanisme berbasis komunitas atau program kesehatan yang sudah ada sebelumnya (existing programs).
“Harapannya memang kami tidak sepakat ya dengan adanya skema tata kelola pemberian gizi dengan MBG ini yang dilakukan oleh BGN karena mereka gagal melakukannya.”
“Kembalikan intervensi gizi seperti yang sudah ada, ataupun yang existing program, tapi memang perlu perbaikan, penguatan, dan strategi yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Update Kasus di Sidoarjo
Bupati Sidoarjo, Subandi membeberkan temuannya setelah terjadinya kasus keracunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Hakim yang menimpa 566 santri pada Selasa (1/9/2026).
Adapun makanan itu disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin yang kini berujung dihentikan sementara terkait operasionalnya.
Tentang temuannya, Subandi menyebut ternyata pemilik SPPG Kalitengah tidak setiap saat melakukan pengecekan.
Subandi mengungkapkan pemilik hanya datang ke SPPG seminggu sekali.
“Apalagi pemiliknya SPPG-nya ada juga saya tanya ‘bapak tinggal di mana?’ (Pemilik SPPG menjawab) ‘Saya tinggal di Malang’, ‘kalau tinggal di Malang, bagaimana pengawasannya?’ ‘Kadang saya seminggu sekali ke sini’. Nah seperti ini kan nggak boleh,” katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (2/9/2026).
Selain itu, Subandi juga mengungkapkan bahwa para santri di Ponpes Mambaul Hakim sebenarnya sudah enggan untuk mengonsumsi MBG. Hal serupa pun turut disampaikan oleh orang tua santri.
“Karena ini yang disampaikan oleh pemilik pondok pesantren, anak-anak itu sudah nggak mau nerima makan seperti itu. Orang tua santri juga menolak,” jelasnya.
Subandi juga menyebut adanya pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) yang dilakukan oleh SPPG Kalitengah.
Pasalnya, berdasarkan aturan yang ada, MBG paling lambat dikonsumsi setelah empat jam terhitung sejak disalurkan.
Namun, mengacu pada kasus keracunan di Ponpes Mambaul Hakim, makanan baru tiba antara pukul 12.00-13.00 WIB.
Padahal, proses memasak, disebut Subandi, sudah dilakukan sejak Selasa malam pukul 00.00 WIB dan baru selesai dikemas pukul 05.30 WIB.
“Kan masak dilakukan jam 12 (malam), kalau jam 12 terus pengiriman sampai jam 1 (siang), itu basi apa nggak? Makannya kita pertanyakan tadi kepada pengawas di sana. Jawabannya mereka tidak bisa menjawab,” jelas Subandi.
Update Kasus di Agam
Total warga diduga keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam mencapai 334 orang.
Dilansir Tribun Padang, berdasarkan data yang disampaikan oleh Camat Palupuh, Nong Rianto Dt. Maruhun, jumlahnya pada Rabu (2/9/2026) terus membengkak hingga 334 orang.
Dari 334 orang tersebut, rincian datanya terdiri dari 274 dari siswa SD se Kecamatan Palupuh dan 19 orang guru SD.
“Kemudian 40 siswa dari SMPN 1 Palupuh, dan dua orang guru sekolah tersebut,” ucapnya saat dikonfirmasi.
Saat ini, seluruh korban terdampak dilarikan ke Puskesmas Palupuh dan rumah sakit di Bukittinggi.
Akan tetapi di sisi lain, ia belum bisa memastikan ratusan korban keracunan di Palupuh akibat mengonsumsi MBG.
“Kita belum bida memastikan karena mengonsumsi MBG, tapi 334 orang data yang kita himpun memang keracunan sejak kemarin,” pungkasnya.
Gejala yang dialami oleh korban kata Nong Rianto juga beragam, mulai dari pusing, mual, muntah hingga diare.
Saat ini pihaknya sudah mengutus perangkat kecamatan turun ke lapangan untuk mengecek kondisi korban.
“Ada yang mual, muntah, pusing hingga diare, kita sudah utus tim untuk meninjau ke lapangan,” tambahnya.
Sumber: MBG Watch Tanggapi Keracunan Massal di Sidoarjo dan Agam: Bukti Kegagalan Sistemik BGN