Indonesia Menyapa, Jakarta — Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus bermunculan di sejumlah daerah.
Pada awal September 2026 saja, dugaan keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah, seperti di Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 752 murid dan 25 guru SMAN 1 Lasem diduga keracunan MBG.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam juga diduga keracunan makanan gratis pada 2 September 2026.
Kemudian, sebanyak 352 siswa dari tiga sekolah di Lombok Tengah, NTB mengalami mual, pusing, hingga muntah setelah menyantap MBG pada Jumat (11/9/2026).
Rentetan kejadian kasus dugaan keracunan makanan MBG tersebut, mendapat sorotan dr. Piprim Basarah Yanuarso.
Ketua IDAI tersebut, menilai berulangnya kejadian dugaan keracunan makanan gratis ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Menurut saya sudah saatnya evaluasi mungkin sambil menghentikan sementara program ini, dievaluasi dari hulu ke hilir,” ucapnya dalam Program Kompas Malam pada Sabtu (12/9/2026).
“Karena kan ini dari berbagai daerah ya, dari mulai Sumatera Utara, kemudian Lombok dan berbagai daerah yang lain ya artinya hampir merata dan kasus kerasionalnya itu sampai ratusan ya,” imbuhnya.
Berulangnya kasus tersebut, kata dr. Piprim, menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem keamanan pangan yang diterapkan dalam program MBG.
“Artinya tentu akan ada sistem yang salah besar di situ. Standar keamanan pangan untuk menyiapkan MBG ini berarti ada masalah besar di situ,” teragnya.
Oleh karena itu, pemerintah melalui BGN dinilai perlu segera melakukan evaluasi, bahkan mempertimbangkan penghentian sementara program MBG.
“Nah, sudah saatnya menurut saya pemerintah, dalam hal ini BGN, bisa enggak menghentikan sementara program MBG ini, lalu evaluasi dari hulu ke hilir, ini masalahnya di mana,” ucap pria kelahiran Malang, Jatim, pada 15 Januari 1967 itu.
Jika persoalannya terletak pada efektivitas penyediaan MBG melalui SPPG, muncul usulan agar mekanisme tersebut kembali dipertimbangkan.
Salah satunya, MBG dapat disiapkan melalui kantin-kantin sekolah.
“Jadi makanannya hangat, makanannya itu enggak lama antara masak dengan menghidangkan ke siswa gitu,” jelas dr. Piprim.
Ia kembali menegaskan, berulangnya kasus ini dinilai sudah menjadi persoalan serius.
“Ini yang saya kira kita harus berbesar diri karena bagi kami satu anak aja keracunan itu sudah musibah besar ya. Apalagi sampai ratusan dan berulang-berulang dan berulang terus gitu,” tegas alumnus Universitas Padjadjaran itu.
Pengamat: Bukan Hanya Masalah Tata Kelola, tapi Hal Serius bagi Prabowo
Kasus dugaan MBG ini, juga dikomentari oleh Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas.
Ia menilai, persoalan tersebut, bukan hanya berkaitan dengan tata kelola program, tetapi juga menyangkut bagaimana program MBG dijalankan oleh pemerintahan Prabowo.
“Jadi kalau lihat memang hampir di berbagai daerah terjadi persoalan terkait MBG, misalnya keracunan di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, terus Jawa Timur, dan berbagai daerah lainnya, ini tidak bisa dianggap persoalan yang kecil.”
“Jadi ini, tidak hanya bisa dikatakan kegagalan tata kelola, tapi bagaimana program ini bukan hanya sekedar dijalankan oleh Pemerintahan Pak Prabowo untuk kepentingan memenuhi janji politiknya,” ucapnya dalam Program Tribunnews On Focus yang dipandu host Maria Nanda dari Studio Tribunnews di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (11/9/2026).
Karena itu, menurutnya, kesiapan program MBG harus dipastikan secara menyeluruh, mulai dari tahap hulu hingga hilir.
Hal tersebut mencakup kesiapan pimpinan di tingkat pusat, termasuk Kepala BGN, hingga proses perekrutan mitra sebagai pengelola SPPG.
“Jadi kan memang dari hulu sampai hilirnya harus betul-betul disiapkan secara baik, apakah itu dari di pimpinan di tingkat pusat yaitu Kepala BGN dan jajarannya.”
“Kemudian, dalam hal proses untuk perekrutan mitra sebagai pengelola SPPG, bagaimana pengelolaan pengadaan MBG,” terang pengamat politik dari Universitas 17 Agustus Jakarta itu.
Jadi, menurutnya, ini bukan hanya sekedar masalah tata kelola, tetapi sesuatu yang serius yang harus diperhatikan oleh Prabowo Subianto..
Fernando berpendapat, program MBG dilakukan tanpa perencanaan dan kajian yang matang.
Apalagi, menurutnya, ini merupakan program besar terkait nyawa manusia, terkait anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
“Harus ada betul-betul evaluasi dari hulunya sampai hilirnya terkait pelaksanaan ini apakah betul-betul sudah sesuai standar, apakah sudah sesuai harapan Pak Prabowo Subianto,” ucap Fernando Emas.
Kepala BGN Sudaryono Tanggapi Kasus Keracunan MBG
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap hasil evaluasi terhadap rentetan kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Dari evaluasi tersebut, BGN menemukan mayoritas insiden diduga berkaitan dengan ketidakpatuhan pengelola dapur terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kepala BGN Sudaryono menyebut, pelanggaran SOP terjadi pada sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan, hingga pengaturan suhu dan batas waktu konsumsi.
“Kami tadi sudah, sudah jelaskan juga di dalam. Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP.”
“Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu,” ungkap Sudaryono usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.
Atas kembali munculnya kasus dugaan keracunan ini, BGN memastikan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kejadian keracunan, tetapi juga terhadap tata kelola pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.
Sudaryono menyebut pembenahan akan dilakukan terhadap sejumlah aspek, mulai dari regulasi, mekanisme pelaksanaan, hingga tata kelola keuangan.
Selain itu, BGN terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyelaraskan data yang berkaitan dengan program tersebut.
Diketahui, MBG merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah gizi dan menurunkan angka stunting pada anak-anak di Indonesia
Badan Gizi Nasional (BGN) memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap.
Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25 persen kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35 persen.
BGN juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.
Program MBG bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian.
Selain itu, program ini memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
Dikutip dari bgn.go.id, pelaksanaan Program Makan Bergizi 2025 akan dilakukan di 5000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam dua bentuk.
Pertama, BGN akan membangun SPPG sebanyak 1542 unit. Kedua, Kerja sama BGN dengan Lembaga Negara/Pihak Ketiga sebanyak 3458 unit.
Sumber: Ketua IDAI Soroti Kasus Dugaan Keracunan MBG Berulang: Saatnya Evaluasi dari Hulu ke Hilir