Indonesia Menyapa, Jakarta — Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa bangsa Indonesia bisa melalui bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Namun, Jokowi menekankan bahwa memerlukan waktu untuk bisa melalui cobaan ini.
“Solidaritas gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Insyaallah saya kira memang memerlukan waktu, tapi Insyaallah bisa kita lalui dengan kekuatan gotong royong yang kita miliki,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun menyampaikan duka cita atas musibah yang terjadi di Pulau Sumatra.
Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini.
“Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat.”
“Saya lihat bersama-sama bergotong-royong menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, di Sumatra Barat, dan di Sumatra Utara,” tuturnya.
Jumlah Korban
Pada Selasa sore, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengumumkan update jumlah korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan hasil upaya pencarian dan pertolongan terhadap para korban.
“Pada hari ini bertambah tiga, data ini terus di-update, dimutakhirkan di setiap kabupaten dan tiga provinsi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa sore.
Sehingga, total korban meninggal dunia di tiga provinsi berjumlah 964 jiwa.
Selain itu, 262 orang dilaporkan hilang dan sekitar 5.000 warga mengalami luka-luka.
Muhari juga menjelaskan ada penurunan jumlah pengungsi banjir di Sumatra.
Diketahui, jumlah pengungsi pada Senin kemarin mencapai lebih dari satu juta jiwa, tepatnya 1.057.482 orang.
“Hari ini terdata di rekapitulasi menjadi 894.101 jiwa,” ungkapnya.
Muhari mengatakan pihaknya sudah melakukan cek ke kabupaten/kota yang data pengungsinya menurun.
“Kami sampaikan bahwa penurunan jumlah pengungsi terjadi di Aceh Utara,” ungkapnya.
Pemanfaatan Kayu Dihentikan
Sementara itu, Kementerian Kehutanan resmi menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti menegaskan, banjir dan longsor tersebut telah memicu sorotan tajam publik dan tekanan politis terhadap sektor kehutanan akibat ditemukannya material kayu yang hanyut terbawa banjir.
Ia mengatakan situasi cuaca ekstrem membuat semua pihak harus melakukan penyesuaian serius.
Menurut Laksmi, sektor kehutanan tidak boleh bekerja seperti kondisi normal.
“Agar menyesuaikan dengan serius seluruh kegiatan operasional yang berpengaruh kerawanan bencana dengan langkah-langkah mitigasi serius,” katanya dalam keterangannya, Selasa.
Pelaku usaha diminta mengevaluasi RKT, memprioritaskan keselamatan lingkungan, memastikan infrastruktur pengendalian air berfungsi optimal, serta memastikan tidak ada sisa tebangan yang dapat menjadi “bendung alam” pemicu banjir bandang. Patroli rutin di area rawan longsor dan penghentian penebangan di wilayah terdampak juga menjadi kewajiban.
Fokus utama pemerintah kini adalah penanganan material kayu hanyut yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan daerah terdampak.
“Fokus prioritas adalah pada penanganan kayu hanyut guna mendukung proses pemulihan pascabencana,” kata Laksmi.
Untuk mencegah praktik penebangan ilegal dan pencucian kayu, Kemenhut mengambil langkah tegas.
“Untuk sementara kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat … dihentikan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan pemegang izin kehutanan untuk tidak melakukan mobilisasi kayu apa pun.
“Tidak melakukan pengangkutan, pemuatan, maupun pengiriman kayu dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Seluruh kayu di TPK harus diamankan dan dilaporkan secara berkala kepada BPHL.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah penting untuk menjaga integritas sektor kehutanan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
“Keselamatan lingkungan harus ditempatkan di atas target produksi,” pungkasnya.