Indonesia Menyapa, Jakarta — Dinamika penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI di tengah mencuatnya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, dinilai bukan sekadar rotasi jabatan biasa.
Penyerahan jabatan dari Letjen TNI Yudi Abrimantyo justru dibaca sebagai sinyal kuat bahwa TNI tengah menghadapi ujian serius, baik dari sisi internal maupun kepercayaan publik.
Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai langkah tersebut mencerminkan situasi yang tidak sederhana.
“Ini bukan sekadar pergantian administratif. TNI sedang menghadapi ujian serius, bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga menyangkut legitimasi institusi di mata publik,” ujar Selamat dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, kasus ini menjadi sensitif karena menyeret unsur intelijen militer, sektor yang selama ini dikenal bekerja dalam senyap dan tertutup.
“Ketika aktor dari wilayah ‘sunyi’ ini muncul dalam kasus kekerasan yang terang di ruang publik, yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi kredibilitas sistem,” ujar Selamat.
Selamat melihat langkah Panglima TNI mengambil alih langsung posisi Kepala BAIS sebagai pola klasik manajemen krisis dalam organisasi militer, yakni sentralisasi kendali untuk stabilisasi cepat.
Dalam struktur militer, kata dia, pelanggaran oleh personel di satuan strategis seperti BAIS tidak pernah dianggap sebagai kasus individual semata.
“Ini bisa berdampak pada rantai komando, kohesi satuan, hingga keamanan informasi. Karena itu, responsnya harus struktural, bukan hanya penindakan individu,” kata dia.
Selamat menilai, pengambilalihan langsung oleh Panglima menunjukkan dua hal, yakni tingkat keseriusan kasus dan kebutuhan menjaga soliditas internal.
“Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya sterilisasi organisasi, untuk memastikan fungsi intelijen tetap berjalan tanpa gangguan,” kata Selamat.
Di sisi lain, keputusan tersebut juga dinilai sarat pertimbangan politik dan persepsi publik.
Kasus penyiraman air keras, menurut Selamat, memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat.
Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus tersebut.
“Jika tidak ditangani cepat dan transparan, kasus ini bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI,” ujarnya.
Selama ini, TNI dikenal sebagai salah satu institusi dengan tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi. Karena itu, langkah cepat dinilai penting untuk menjaga citra tersebut.
“Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI ingin menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, bahkan di unit strategis sekalipun,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan potensi politisasi yang kerap muncul dalam kasus yang melibatkan aparat bersenjata.
“Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya pre-emptive agar kasus tidak ditarik ke arena politik yang lebih luas,” jelas Selamat.
Lebih jauh, Selamat menyoroti potensi penyimpangan fungsi intelijen apabila dugaan keterlibatan personel BAIS dalam kasus ini terbukti.
Menurutnya, intelijen militer seharusnya fokus pada pengumpulan dan analisis informasi strategis, bukan tindakan kekerasan langsung terhadap sipil.
“Jika terbukti, ini mengindikasikan adanya pergeseran fungsi atau mission creep yang berbahaya,” kata Selamat.
Dia pun mengingatkan, dalam banyak kasus global, penyimpangan semacam ini bisa membuka ruang bagi operasi bayangan yang berada di luar kontrol formal.
“Kalau tidak dikoreksi tegas, ini bisa merusak profesionalisme militer dan mengaburkan batas antara operasi negara dan tindakan kriminal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Selamat menegaskan bahwa ujian sesungguhnya akan terlihat dalam proses hukum yang berjalan.
“Publik akan menilai apakah prosesnya transparan, apakah pelaku dihukum setimpal, dan apakah ada keberanian mengungkap jika ada keterlibatan pihak lebih tinggi,” katanya.
Dia menilai, inkonsistensi dalam penegakan hukum hanya akan memperkuat stigma lama soal impunitas di tubuh militer.
“Sebaliknya, jika ditangani terbuka dan tegas, ini bisa menjadi momentum bagi TNI untuk menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitasnya,” kata Selamat.
Adapun pergantian Kepala BAIS menurutnya bukanlah akhir dari persoalan, melainkan langkah awal dalam meredam krisis.
“Yang menentukan ke depan adalah konsistensi. Publik tidak menunggu janji, tetapi bukti,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, mengumumkan bahwa Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Yudi Abdimantyo telah menyerahkan jabatannya buntut kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
“Kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” kata Aulia dalam konferensi pers di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).
Namun, Aulia enggan mengungkapkan siapa sosok yang menggantikan Yudi untuk menjadi Kabais TNI.
Aulia juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut saat ditanya apakah penyerahan jabatan ini berarti Letjen Yudi resmi dicopot.
“Terima kasih,” ujar Aulia singkat sembari meninggalkan ruangan konferensi pers.
Adapun empat prajurit TNI diduga kuat terlibat dalam penyiraman air keras kepada Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026) malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.
Seluruh tersangka diketahui bertugas di Detasemen Markas (Denma) BAIS TNI. Saat ini, mereka telah ditahan di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI
Insiden itu terjadi setelah Andrie selesai merekam siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng.
Podcast yang direkam bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia”.
Saat ini Andrie Yunus tengah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa pasien mengalami luka bakar sekitar 20 persen pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan tingkat tiga pada fase akut.