Indonesia Menyapa, Jakarta — INTERNATIONAL Labour Organization (ILO) berupaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini diwujudkan melalui proyek Promise II Impact yang berfokus pada digitalisasi UMKM.
Proyek ini mendapatkan pendanaan dari Swiss Sate Secretariat for Economic Affairs (Seco) dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Project Manager Promise II Impact ILO Djauhari Sitorus mengatakan pelaksanaan proyek difokuskan di tiga lokasi dengan sektor yang berbeda-beda, yaitu sapi perah di Jawa Barat, minyak nilam di Aceh, dan rumput laut di Sumba Timur.
“Tujuan proyek ini adalah membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif bgi UMKM di dalam rantai nilai,” kata Djauhari di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Desember 2025.
Djauhari menjelaskan, ILO melakukan intervensi pada UMKM yang telah menjadi bagian dari rantai nilai, dalam artian usaha tersebut sudah memiliki pasar dan menghasilkan transaksi bisnis. ILO kemudian melakukan intervensi agar proses bisnis UMKM tersebut bisa terdigitalisasi. Djauhari mencontohkan, dalam bisnis sapi perah misalnya, proses bisnis mulai dari penyetoran susu, pembayaran cicilan, hingga transaksi penjualan menjadi bisa dilakukan secara digital.
Tak hanya pelaku UMKM, ILO juga mendorong transformasi digital lembag akeuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Daerah. Djauhari mengatakan, hingga saat ini sudah ada 2.054 peternak sapi perah yang usahanya terintegrasi dalam sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Kemudian, ada 110 petani nilam yang menggunakan aplikasi MyNilam ERP da 216 petani rumput laut yang terdigitalisasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto menilai digitalisasi lewat penggunaan ERP dapat mempermudah UMKM mengakses pembiayaan. Pasalnya, kata dia, selama ini UMKM masih sulit mendapatkan pembiayaan karena tidak memiliki aset sebagai jaminan.
Selain itu, menutur Djoko, sebagian besar UMKM tidak memiliki riwayat kredit. Akibatnya, bank enggan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat 9KUR) karena tak memiliki informasi yang bsia digunakan sebagai bahan pertimbangan. “ERP ini mahal, karena dia di dalamnya itu dapat menjabarkan profil seorang peternak,” ucap Djoko.
OJK memiliki model bisnis bernama Pemeringkatan Kredit Alternatif (PKA), yaitu penilaian kredit (credit scoring) yang memberikan profil masyarakat menggunakan data alternatif. Menurutnya, harmonisasi antara ERP dan PKA dapat mendorong transisi dari pemberian pinjaman berbasis aset menjadi berbasis informasi. Sehingga, UMKM pun akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan.