Indonesia Menyapa, Jakarta — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI siap membahas 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan usai aksi demonstrasi 25-31 Agustus 2025.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan seruan publik yang viral di Indonesia sejak akhir Agustus 2025, dipicu oleh berbagai isu seperti kenaikan tunjangan DPR, kekerasan aparat saat demonstrasi, dan keresahan ekonomi.
Tuntutan ini disusun oleh sejumlah influencer seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Andovi da Lopez, dan didukung oleh lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan memastikan, pihaknya terbuka dengan berbagai macam masukan.
“Fraksi PAN terbuka untuk segala masukan,” kata Putri Zulkifli Hasan kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).
Selain itu, kata dia, fraksinya siap membahas 17+8 tuntutan rakyat bersama fraksi lain yang ada di DPR.
“Siap membahas perihal tersebut bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR,” ujarnya.
Diberitakan, pimpinan DPR RI akan menggelar rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan fraksi di parlemen mulai Kamis (4/9/2025) untuk menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan usai aksi demonstrasi 25-31 Agustus 2025.
“Kami akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usai bertemu perwakilan mahasiswa di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Dia menyebutkan, evaluasi yang akan dilakukan mencakup tunjangan-tunjangan bagi anggota dewan hingga keterbukaan informasi terkait kegiatan legislasi di DPR RI.
“Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8,” kata Dasco.
Dia juga memastikan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI telah disetop mulai akhir Agustus 2025.
“Khusus untuk tunjangan perumahan, dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025,” tandasnya.
Diketahui, Media sosial hingga Rabu (3/9/2025) masih diramaikan unggahan warganet yang memuat 17 + 8 Tuntutan Rakyat menyusul rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir.
Terdapat dua warna khas yang mewarnai unggahan terkait tuntutan tersebut yang disebut sebagai “brave pink dan hero green”.
Selain itu, ada tiga kata kunci yang dikampanyekan dalam tuntutan tersebut yakni Transparansi, Reformasi, dan Empati.
17 + 8 Tuntutan Rakyat tersebut diklaim sebagai rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan dari berbagai kelompok masyarakat mulai dari perwakilan diaspora Indonesia, influencer, kelompok masyarakat sipil, hingga petisi yang beredar dalam pekan rangkaian unjuk rasa tersebut.
Namun 17 + 8 Tuntutan Rakyat tersebut diklaim tidak bermaksud untuk mengesampingkan tuntutan-tuntutan lain yang juga mungkin beredar di saat yang sama.
Isi dari 17 + 8 Tuntutan Rakyat tersebut memuat 17 poin tuntutan terhadap Presiden, DPR, Ketua Umum Parpol, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi yang diberi tenggat untuk dilaksanakan hingga Jumat 5 September 2025.
Sebanyak 17 poin tuntutan tersebut di antaranya:
Tugas Presiden
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangaj anggota DPR dan batapkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisism
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publii bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Selain itu, terdapat 8 poin tuntutan rakyat yang diberi tenggat satu tahun untuk dilaksanakan di antaranya:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. Tinjau ulang kebijakaan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Sumber: Fraksi PAN DPR Siap Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat: Kami Terbuka untuk Segala Masukan – TribunNews.com