Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming memimpin rapat terkait percepatan pembangunan Papua di Gedung Keuangan Negara, Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dalam rapat tersebut Gibran meminta akselerasi pembangunan di Papua berjalan dua kali lipat.
Pasalnya pemerintah pusat telah membentuk dua lembaga khusus untuk mengawal pembangunan di Papua.
“Ini karena sekarang sudah ada dua lembaga Ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan Ini harus dua kali lipat, Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat, manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat,” kata Gibran.
Dua lembaga tersebut yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Selain itu dalam rapat tersebut Gibran menekankan bahwa pembangunan Papua harus berkelanjutan.
Pembangunan Papua tidak hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek saja.
Karenanya pengambilan keputusan atau kebijakan terkait Papua harus berdasarkan skala prioritas.
“Harus berdasarkan data, data dan fakta yang ada di lapangan,” katanya.
Gibran mencontohkan dalam bidang kesehatan.
Menurutnya dalam menentukan kebijakan di bidang kesehatan harus memperhatikan sejumlah indikator.
Di antaranya yakni umur harapan hidup, prevelansi stunting, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, hingga jumlah peserta yang sudah dilayani oleh program cek kesehatan gratis.
” Ini nanti ke depan harus jadi perhatian kita semua,” katanya.
Kemudian dalam bidang pendidikan.
Sejumlah indikator harus diperhatikan agar kebijakan yang diambil tepat.
Misalnya angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi SMP, SMA, SMK, dan indeks pembangunan manusia.
Lalu terkait kemiskinan, indikator yang harus dilihat yakni angka kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serapan belanja.
“Ini mohon jadi atensi Bapak-Ibu semua. Saya juga minta dari data-data yang sudah kita tunjukkan ini. Ini mohon dibuat skala prioritasnya agar anggaran daerah ini bisa fokus dan sekali lagi manfaatnya bisa terasa di masyarakat,” pungkasnya.
Mengenal BP3OKP dan Komite Eksekutif
BP3OKP adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua.
Badan ini diketuai Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Menteri Keuangan (Menkeu), serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah lembaga yang berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua.
Komite ini akan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua.
Komite ini dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Ada 10 orang yang duduk dalam komite ini.
Mereka dilantik langsung Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Adapun para pejabat yang dilantik berdasarkan Keppres tersebut, yaitu:
- Velix Vernando Wanggai, sebagai Ketua
- John Wempi Wetipo, sebagai Anggota
- Ignatius Yogo Triyono, sebagai Anggota
- Paulus Waterpauw, sebagai Anggota
- Ribka Haluk, sebagai Anggota
- Ali Hamdan Bogra, sebagai Anggota
- Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, sebagai Anggota
- Yanni, sebagai Anggota
- John Gluba Gebze, sebagai Anggota
- Juharson Estrella Sihasale, sebagai Anggota