BPN Jakbar dan PN Satukan Langkah Atasi Sengketa Tanah

Indonesia Menyapa, Jakarta – Upaya mempercepat penyelesaian persoalan dan sengketa pertanahan di Jakarta Barat mendapat dorongan baru. Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat menggandeng Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus untuk memperkuat koordinasi dan menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi dan diskusi antara Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Yuliandi Djalil, dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi forum untuk membahas langkah konkret dan terukur dalam menangani berbagai persoalan pertanahan, termasuk sengketa yang membutuhkan penyelarasan aspek administrasi pertanahan dengan proses penegakan hukum.

Salah satu hasil penting pertemuan tersebut adalah kesepakatan memperkuat kolaborasi melalui inisiatif Jakarta Barat Land Legal Coordination. Wadah ini diharapkan menjadi jembatan koordinasi yang lebih responsif, efektif, dan terintegrasi antara kedua lembaga.

Melalui sinergi tersebut, Kantah Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berupaya memperkuat komunikasi kelembagaan agar penanganan persoalan pertanahan dapat berjalan lebih terarah. Kolaborasi ini sekaligus menjadi langkah penting dalam mendorong perlindungan hak masyarakat serta meminimalkan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Di sisi lain, Kantah Jakarta Barat juga menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC), penguatan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan kode etik. Integritas, objektivitas, dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam menjalankan pelayanan pertanahan.

Sinergi lintas lembaga ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi berlanjut menjadi koordinasi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan komunikasi yang semakin terintegrasi, penyelesaian persoalan pertanahan di Jakarta Barat diharapkan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *