BPN Jakbar Gaspol Sertifikasi Tanah Warga dan Aset Daerah, Pemkot Perkuat Dukungan

Indonesia Menyapa, Jakarta – Percepatan sertifikasi tanah warga, pengamanan aset pemerintah daerah, hingga perluasan layanan pertanahan menjadi fokus Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk merealisasikan langkah tersebut, BPN Jakarta Barat memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, Senin (9/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Jakarta Barat tersebut dipimpin Kepala Kantah Jakarta Barat, Yuliandi Djalil, bersama jajaran dan disambut langsung Wali Kota beserta jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat.

Dalam audiensi tersebut, Yuliandi Djalil menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan untuk menjawab berbagai persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Terdapat tiga agenda strategis yang menjadi perhatian bersama. Pertama, penguatan pelayanan dan penataan aset daerah melalui koordinasi penyelesaian persoalan pertanahan, percepatan pemetaan, serta pengamanan aset milik pemerintah daerah guna mencegah potensi sengketa dan tumpang tindih kepemilikan.

Kedua, mendorong transformasi digital melalui perluasan operasional Mobil Layanan Pertanahan atau layanan jemput bola. Program ini diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari konsultasi hingga akses informasi dan pengurusan administrasi pertanahan secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ketiga, percepatan sertifikasi tanah masyarakat. Berdasarkan data yang menjadi perhatian dalam audiensi, sekitar 25–30 persen bidang tanah milik warga masih belum bersertifikat. Untuk itu, diperlukan koordinasi hingga tingkat kelurahan guna melakukan identifikasi, pendataan, serta sosialisasi persyaratan administrasi agar proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih optimal.

Kepala Kantah Jakarta Barat, Yuliandi Djalil, menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah kota hingga jajaran kelurahan merupakan faktor penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan.

“Sinergi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin dekat dengan masyarakat. Kami ingin persoalan pertanahan dapat ditangani melalui koordinasi yang kuat, pengamanan aset daerah semakin optimal, dan masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat mendapatkan kemudahan informasi serta pendampingan dalam proses pendaftaran tanah,” tegas Yuliandi.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, beserta jajaran juga memberikan dukungan dan masukan terhadap penguatan kolaborasi tersebut, khususnya dalam menghadirkan ruang konsultasi publik yang lebih responsif, terbuka, dan solutif bagi masyarakat.

Melalui sinergi berkelanjutan ini, Kantah Jakarta Barat berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC), serta menjunjung tinggi kode etik, integritas, objektivitas, dan profesionalisme.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan, memperkuat perlindungan aset pemerintah, serta menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh warga Jakarta Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *