Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengingatkan pemerintah agar rencana penanaman kelapa sawit di Papua tidak dilakukan melalui pembukaan hutan baru.
“Kita tidak ingin pembukaan hutan baru untuk penanaman sawit apalagi di daerah pegunungan, jalur Daerah Aliran Sungai (DAS). Apabila ini dilakukan maka akan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor,” kata Daniel kepada Tribunnews.com, Rabu (17/12/2025).
Menurut Daniel, penanaman sawit masih dimungkinkan selama dilakukan di lahan eksisting yang tidak membutuhkan pembukaan hutan baru.
“Bahwa tidak boleh ada pembukaan hutan baru untuk lahan sawit,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia meminta pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan wilayah adat dalam setiap perencanaan.
“Papua bukan sekadar ruang kosong untuk ekspansi komoditas, melainkan benteng ekologi terakhir Indonesia dengan fungsi hidrologis yang sangat vital,” ucap Daniel.
Daniel menyebut pengalaman kerusakan ekologis di Sumatera dan Aceh menjadi peringatan agar pembangunan di Papua tidak mengulang dampak serupa.
Karena itu, Komisi IV mendorong penerapan kajian lingkungan ketat, penataan ruang jelas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
“Kemandirian energi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan permanen dan penderitaan rakyat Papua di masa depan,” tegas Daniel.
Daniel menambahkan, pemanfaatan minyak nabati dari sawit dapat dimaksimalkan tanpa harus membuka lahan baru.
Pemerintah, kata dia, dapat mengoptimalkan lebih dari 16 juta hektare lahan eksisting, termasuk lahan-lahan bermasalah yang telah diambil alih negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Dalam rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025), Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar kelapa sawit ditanam di wilayah Papua.
Menurut Prabowo, hal tersebut penting sebagai upaya kemandirian energi berbasis potensi lokal agar daerah tidak bergantung pada pasokan dari luar.
Ia menjelaskan, penanaman kelapa sawit di Papua diarahkan untuk mendukung produksi bahan bakar nabati, di samping pengembangan komoditas lain seperti tebu dan singkong.
“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, kemandirian energi dan pangan akan berdampak besar pada penghematan anggaran negara, khususnya subsidi dan impor bahan bakar.
“Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri,” katanya.
Ia menyebut, nilai impor BBM Indonesia saat ini masih sangat besar. Bahkan, angkanya masih mencapai Rp 520 triliun
“Menteri ESDM berapa impor kita BBM dari luar? Rp520 triliun. Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada Rp250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp500 triliun,” jelasnya.
Prabowo menilai penghematan tersebut dapat membuka ruang fiskal besar bagi pembangunan daerah.
“Rp 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten, bagaimana membangunnya kita coba bayangkan kita negara kaya apa?” katanya.
Meski menegaskan target tersebut tidak bisa dicapai secara instan, Prabowo memastikan pemerintah telah mulai melangkah ke arah kemandirian energi nasional.
“Ini bisa kita lakukan. Potensi ada, rencananya ada dan kita akan buktikan, kita akan buktikan kita akan menuju ke situ, tidak bisa seketika tapi kita sudah mulai ke arah situ,” ucapnya.
Prabowo juga mengungkapkan laporan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait pengurangan impor energi. Dia berharap Indonesia tidak lagi impor BBM dalam waktu 4 tahun ke depan.
“Mulai tahun depan menteri ESDM laporan kepada saya kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak impor bensin dari luar,” imbuhnya.
Sumber: Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Tak Buka Hutan Baru untuk Sawit di Papua – TribunNews.com