Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengaku heran sekaligus prihatin dengan masih adanya jaksa yang terjerat kasus hukum setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).
“Saya baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota Komisi III ya sangat sangat apa ya, menyesal sekali ya, sedih lihat ini,” kata Tandra kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).
Meski demikian, Tandra mengapresiasi langkah KPK yang dinilainya telah menjalankan tugas penegakan hukum secara konsisten.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa fenomena jaksa yang terseret kasus korupsi akan menjadi perhatian serius Komisi III DPR RI.
Hal tersebut, kata Tandra, akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Penegak Hukum.
“Ya ini yang kita sedang apa, sedang menjalankan yang namanya Panja Reformasi, baik di Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK serta pengadilan,” ujarnya.
Tandra menyebut, DPR akan menelusuri lebih dalam penyebab masih adanya jaksa yang melanggar hukum, meskipun aturan dan sanksi telah diatur secara tegas.
“Nah, ini tentu kita akan menelisik lebih jauh, apa sih penyebabnya? Karena secara aturan sudah jelas, sanksi sudah keras. Kenapa masih saja terjadi? Begitu kan? Gitu loh. Sehingga kita juga bisa menemukan jawabannya dan dapat memperkecil kerusakan-kerusakan yang seperti ini,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK kembali menangkap sejumlah jaksa dalam kasus dugaan korupsi.
Terbaru, KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Albertinus P Napitupulu, sebagai tersangka dugaan pemerasan.
Selain dia, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Asis Budianto (AB), dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Tri Taruna Fariadi (TAR) sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Kasus serupa juga terjadi di Banten, di mana OTT KPK turut menyeret jaksa.
Dalam kasus tersebut, KPK menyerahkan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), lantaran Kejagung lebih dahulu menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan jaksa terkait sebagai tersangka.
Sumber: Anggota DPR Heran Masih Banyak Jaksa Terjerat OTT KPK, Soroti Reformasi Kejaksaan – TribunNews.com