Analisis Pengamat soal Masa Depan Gibran, Disarankan Tak Maju Pilpres 2029 karena Bisa Lawan Prabowo

Peristiwa

Indonesia Menyapa, Jakarta — Pengamat politik Citra Institute, Efriza, memberikan analisisnya tentang masa depan politik Gibran Rakabuming Raka setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke MPR RI, Kamis (12/11/2026) lalu.

Gibran mundur setelah menjabat sebagai Wapres selama 2 tahun 23 hari, terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga pengunduran dirinya pada 12 November 2026.

Pengunduran diri Gibran dilakukan di tengah dinamika putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikannya.

Setelah Gibran mundur dari Wapres, Efriza menyarankan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu tidak maju di Pilpres 2029 mendatang.

Jika Gibran ingin membalas tekanan politik yang ada saat ini, ia disarankan untuk tidak memaksakan diri maju kembali di Pilpres 2029 secara langsung, karena akan menghadapi lawan berat seperti Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto diketahui telah mengantongi sejumlah dukungan partai politik untuk maju di Pilpres 2029.

Di sisi lain, Gibran disarankan untuk mendukung tokoh politik baru yang dirancang oleh “Geng Solo”, daripada memaksakan posisinya sendiri yang saat ini terbebani oleh stigma negatif.

Geng Solo adalah istilah politik untuk menyebut lingkaran pejabat, politikus, perwira tinggi TNI, dan Polri yang memiliki rekam jejak tugas atau kedekatan dengan Jokowi.

“Kalau ingin membalas, maka yang bisa dilakukan oleh Gibran adalah memilih ikon baru. Berada dorongan untuk mendukung sosok capres baru atau sekaligus pasangan baru yang diarsiteki ataupun yang dibangun oleh geng Solo itu sendiri,” ujarnya dalam program Tribunnews On Focus yang dipandu host Agung Tri Laksono dari Studio Tribunnews Solo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026).

Efriza menyoroti bahwa sulit bagi Gibran untuk memulihkan citra politiknya selama masih ada stigma negatif terkait kejelasan ijazah.

Oleh karena itu, menurutnya, menyelesaikan persoalan administrasi tersebut menjadi langkah krusial bagi Gibran sebelum mempertimbangkan langkah politik di masa depan.

“Kalau seandainya ingin memajukan Mas Gibran, tentu dengan adanya stigma, saya rasa Mas Gibran itu bisa maju di Pilpres ketika tidak di 2029 karena melawan Pak Prabowo,” katanya.

“Melawan kondisi stigma itu tidak mudah untuk kembali normal atau menormalisasi kondisi ia yang dianggap tidak punya ijazah dan dianggap bermasalah dalam soal pengurusan ijazahnya. Dan saya rasa ini menjadi hal yang terpenting,” papar pengamat itu.

 

Saran Pakar untuk Gibran

Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Institute, Lely Arrianie, menyampaikan sejumlah saran untuk Gibran Rakabuming Raka yang tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Lely Arrianie menyarankan Gibran untuk membangun modal sosial, budaya, dan politik secara mandiri dan bertahap.

Menurutnya, Gibran perlu menentukan arah yang jelas dengan memiliki atau membangun kendaraan politik sendiri.

Lely pun menyinggung cara Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang tidak langsung berfokus pada partai politik sebagai langkah awal.

Sehingga, ia menilai fokus utama Gibran saat ini adalah mengubah branding atau rebranding diri dengan cara berbuat nyata bagi masyarakat.

Gibran disarankan untuk memberikan bantuan langsung yang dirasakan manfaatnya agar publik melihat kapasitas dirinya secara murni.

“Mas Gibran harus tentukan dulu ke arah mana. Dia membangun aja dulu kayak NasDem kan enggak langsung partai politik,” katanya dalam program On Point yang diunggah di YouTube Kompas TV pada Senin (16/11/2026).

“Gibran enggak perlu orang tahu dia di partai politik mana saat ini. Pokoknya dia berbuat aja dulu untuk masyarakat, mengubah branding image-nya yang enggak punya kapasitas tadi, ini dirubah semua secara total.”

“Lalu kemudian dia bicara terus tentang rakyat, memberikan bantuan secara langsung gitu kan. Bukan menyogok ya, bukan menyogok tapi kelihatan murnilah kayak gitu.”

“Lalu orang berpikir ‘Wah Gibran ini bagus ya’. Lalu kemudian tiba-tiba ada partai politik tertentu yang meminang dia atau bisa dia ambil alih entah dengan cara apa. Kita enggak tahu. Tentu cara baik ya. Dia akan lebih bersinar,” papar Lely Arrianie.

Pakar itu menambahkan, Gibran tidak lagi memiliki latar belakang sebagai anak presiden.

Sehingga, menurutnya, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu perlu membangun kapasitas dan branding secara permanen agar dapat memikat partai politik atau masyarakat dengan kekuatannya sendiri di masa depan.

“Makanya setiap partai politik harusnya punya sistem kaderisasi seperti itu, memanajerialkan kadar-kadar potensialnya.”

“Jadi Gibran kan tidak lagi punya bapak yang presiden kan. Lalu dia harus membangun kapasitas dan branding-nya secara permanen,” imbuh Lely.

 

GIBRAN - Gibran Rakabuming Raka saat melaksanakan Salat Jumat, di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, (13/11/2026).
GIBRAN – Gibran Rakabuming Raka saat melaksanakan Salat Jumat, di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, (13/11/2026). (Tribunjakarta.com)

 

Mekanisme Pemilihan Wapres di MPR

Pemilihan Wakil Presiden (Wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan digelar pada Rabu, 9 Desember 2026.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU MD3, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan syaratnya kepada MPR RI paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Sementara, Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI pada 25 November 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan mekanisme pemilihan Wapres pengganti Gibran dalam Rapat Paripurna MPR mendatang.

Hal itu disampaikan Muzani, menanggapi peluang penerapan mekanisme voting dalam pemilihan Wapres baru.

Muzani mengatakan, keputusan mengenai teknis pemilihan akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc yang telah dibentuk MPR.

“Soal mekanisme penyelenggaraan Rapat Paripurna, baik voting atau apa, nanti akan diatur oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaannya,” katanya kepada wartawan di Parlemen Kompleks, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani mengungkapkan, panitia ad hoc tersebut akan diketuai oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Sedangkan panitia ad hoc tersebut akan beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur DPR, DPD maupun MPR.

 

 

Sumber: Analisis Pengamat soal Masa Depan Gibran, Disarankan Tak Maju Pilpres 2029 karena Bisa Lawan Prabowo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *