Indonesia Menyapa, Jakarta — Menjelang akhir satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, perekonomian nasional yang dikendalikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus menunjukkan penguatan. Meskipun menghadapi ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta perlambatan ekonomi dunia, berbagai capaian tetap berhasil diraih. Stabilitas ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten di kisaran 5 persen (yoy) dan inflasi yang terkendali.
Sejumlah indikator makroekonomi terus menunjukkan kemajuan seiring penerapan berbagai kebijakan pemerintah. Kemiskinan ekstrem, yang pada 2014 berada di angka 6,18%, berhasil turun menjadi 0,83% pada 2024. Jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat, dari 118,2 juta orang pada Februari 2014 menjadi 142,18 juta orang pada Februari 2024. Selain itu, cadangan devisa meningkat signifikan, dari 100 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 150 miliar dolar AS pada 2024.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama pandemi Covid-19, respons pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, sangat cepat dan fleksibel. Salah satu contohnya, pada awal Covid-19, kami segera menyiapkan Perppu Nomor 1 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2. Regulasi ini membuka ruang untuk defisit anggaran, mengatur tingkat utang, serta melakukan penyesuaian terhadap kebijakan anggaran.
“Pada 2021-2022, anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menko Airlangga, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2024).
Airlangga menuturkan bahwa perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong kian optimal hingga akhir tahun 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan salah satunya pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik. Hal tersebut mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.
Selain insentif tersebut, kebijakan lain yang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kelas menengah seperti subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, Pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.
Ke depan, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sejumlah program strategis akan dilakukan Pemerintah untuk mempersiapkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045, seperti mendorong transisi energi yang telah disiapkan Pemerintah mulai dari hydropower, pengembangan lanjutan dari geothermal, hingga pengembangan solar panel. Selanjutnya, digitalisasi juga dinilai Pemerintah menjadi pengungkit perekonomian dengan menyumbang potensi ekonomi digital pada tahun 2030 hingga USD 300 miliar.
“Tentu kalau kita lihat infrastruktur kita sudah bangun tetapi infrastruktur itu belum selesai artinya kita baru bangun backbone-nya, sedangkan pertumbuhan itu membutuhkan ruas- ruas di sampingnya atau fishbone-nya, nah fishbone-nya ini belum tersambung, nah ini harus dilanjutkan. Nah, sekarang itu dalam APBN ke depan akan disiapkan Inpres-nya sehingga Inpres-nya akan mempercepat ini, kalau ini cepat tersedia maka produktivitas akan meningkat, pada saat produktivitas meningkat tentu pertumbuhan ekonomi akan menjadi oke,” pungkasnya.
Sumber: Dorong Pertumbuhan, Airlangga Siapkan Insentif Untuk Kelas Menengah Dan UMKM (rm.id)