Indonesia Menyapa, Jakarta — Perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran mengguncang pasokan energi global dan dampaknya mulai terasa di sejumlah negara Asia.
Pakistan, Thailand, Bangladesh, dan Vietnam serentak mengumumkan langkah-langkah darurat untuk menekan konsumsi bahan bakar dan listrik di tengah lonjakan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengungkit Pakistan yang memotong gaji anggota DPR dan menterinya demi efisiensi anggaran.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Lalu bagaimana reaksi partai politik dan anggota DPR jika gaji mereka dipotong demi efisiensi?
Partai Amanat Nasional (PAN)
Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, mengatakan PAN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menghadapi dampak konflik Timur Tengah.
Termasuk jika gaji anggota DPR untuk membantu efisiensi anggaran.
“Kita ikut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, kita tentu siap,” kata Eddy dalam siaran pers, Senin (16/3/2026).
PDIP
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan wacana untuk memotong gaji pejabat termasuk Anggota DPR sebagai dampak konflik di Timur Tengah hendaknya diterapkan terlebih dahulu dari pimpinan negara sebagia bentuk teladan.
“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” kata Andreas, Senin (16/3/2026).
Menurut dia pemerintah perlu memberikan contoh dari level tertinggi agar semangat efisiensi benar-benar tecermin dalam tata kelola pemerintahan.
“Jangan perintahkan untuk potong orang lain,” ujar Andreas.
“Sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana,” ucap Andreas.
Golkar
Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengaku siap jika gajinya dipotong negara.
Ia bilang dukungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepekaan terhadap keadaan serta menyesuaikan diri.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (16/3/2026).
NasDem
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni juga menyatakan dukungannya sebagai upaya Presiden mencari solusi demi menyejahterakan rakyat di tengah situasi ketidakpastian global.
Sahroni menuturkan pemerintah memiliki berbagai opsi untuk mengefisiensikan anggaran, tetapi harus tetap dikaji secara mendalam.
“Apalagi terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang, karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” kata Sahroni.
Demokrat
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR dapat menjadi salah satu opsi pengetatan fiskal untuk menjaga kondisi keuangan negara.
Menurut Herman, pemerintah memang perlu menyiapkan berbagai langkah antisipasi di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah, akibat penyerangan Iran oleh AS dan Amerika Serikat.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” ujar Herman saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Anggota Komisi VI DPR I itu menegaskan bahwa pengetatan anggaran harus diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam melindungi daya beli masyarakat.
Besaran Gaji Pokok dan Deretan Tunjangan DPR
Pengaturan gaji dan tunjangan anggota DPR RI merujuk pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 yang mengatur kenaikan indeks tunjangan.
Adapun berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan, Ketua DPR Rp 5,04 juta, dan Wakil Ketua Rp 4,62 juta.
Di luar gaji pokok terdapat sederet tunjangan membuat total penghasilan atau take home pay anggota DPR bisa menembus lebih dari Rp 100 juta per bulan.
Berikut sejumlah tunjangan yang diterima anggota DPR RI:
1. Tunjangan Melekat
- Tunjangan istri/suami: Rp 420.000
- Tunjangan anak (maksimal 2 anak): Rp 168.000
- Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
- Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000 (ketua), Rp 15.600.000 (wakil ketua), Rp 9.700.000 (anggota)
- Tunjangan beras: Rp 12.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 1.729.000 – Rp 2.699.813
2. Tunjangan Lain
- Tunjangan kehormatan: Rp 6.690.000 (ketua), Rp 6.450.000 (wakil ketua), Rp 5.580.000 (anggota)
- Tunjangan komunikasi: Rp 16.468.000 (ketua), Rp 16.009.000 (wakil ketua), Rp 15.554.000 (anggota)
- Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 5.250.000 (ketua), Rp 4.500.000 (wakil ketua), Rp 3.750.000 (anggota)
- Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000
- Asisten anggota: Rp 2.250.000
- Tunjangan perumahan: Rp 50.000.000
- Fasilitas kredit mobil: Rp 70.000.000 per periode
3. Biaya Perjalanan
- Uang harian daerah tingkat I: Rp 5.000.000
- Uang harian daerah tingkat II: Rp 4.000.000
- Uang representasi daerah tingkat I: Rp 4.000.000
- Uang representasi daerah tingkat II: Rp 3.000.000
Dengan komposisi di atas maka seorang anggota DPR yang sudah berkeluarga dengan dua anak bisa membawa pulang penghasilan sekitar Rp 116,21 juta per bulan.
Jumlah tersebut belum termasuk fasilitas kredit mobil maupun biaya perjalanan dinas dan pemasukan lainnya.
Pertanyaanya? Berapa banyak dan bagaimana sistem pemotongan gaji anggota Dewan?
Sumber: Sikap PDIP, PAN, Golkar, Nasdem soal Wacana Gaji Anggota DPR Dipotong – TribunNews.com