Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan kebutuhan pola pendampingan yang tepat dan keteladanan saat ini.
Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus bangsa di masa depan.
“Kondisi saat ini dihadapkan pada krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak yang berpotensi menggerus pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka,” kata Rerie, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).
Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema ‘Orang Tua sebagai Penjaga Nilai Pancasila: Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital dan AI’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (3/6).
Krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak tersebut, menurut Rerie, harus segera diantisipasi dengan keterlibatan semua pihak, mulai dari lingkungan keluarga.
Rerie menyebut apalagi pada perkembangan peradaban saat ini, banyak ditemukan hal-hal baru hasil dari berbagai inovasi di bidang teknologi.
“Sayangnya, inovasi tersebut, dengan arus informasi yang menyertainya, secara perlahan ikut mengikis fondasi moral kehidupan anak bangsa,” kata Rerie.
Mengutip laporan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi), Rerie mengungkapkan sepanjang tahun lalu, tercatat sebanyak 1.923 konten hoaks yang berhasil diidentifikasi di ruang digital Indonesia.
Pada saat yang sama, ujar Rerie, terdapat fenomena orang tua mengalami kelelahan pengasuhan dan secara tidak sadar mendelegasikan peran edukasi karakter anak kepada algoritma rekomendasi pada media sosial.
Akibatnya, jelas Rerie, karakter anak tidak lagi dibentuk oleh pendampingan orang tua untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong dan kesantunan.
Rerie mendorong para pemangku kepentingan, masyarakat, serta orang tua, bersama-sama membangun ekosistem pengasuhan, pendampingan dan pendidikan yang tepat, sebagai bagian upaya menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada generasi penerus.
Guru Besar Fakultas Psikologi UI Rose Mini Agoes Salim berpendapat dalam menghadapi kondisi tersebut peran keluarga harus ditingkatkan dalam menyikapi dampak perkembangan teknologi di dunia digital.
“Kehadiran PP Tunas, sejatinya untuk membantu orang tua agar sampai dengan usia 16 tahun, anak terhindar dari banjir informasi di dunia digital,” ungkap Rose.
Pada usia yang tepat, jelas Rose, diharapkan anak sudah bijak dalam menyikapi beragam informasi di dunia digital.
Menurut Rose, dalam praktik di dunia digital, juga harus diterapkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan dan moral sangat penting dalam bermedia sosial.
Rose menambahkan demikian juga, menghargai pendapat orang lain dalam berkomunikasi di keseharian juga harus dilandasi dengan pemahaman nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan.
“Orang tua harus mampu menjadi mentor dan teladan bagi-bagi anak-anaknya dalam berinteraksi di dunia digital,” ujar Rose.
Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo berpendapat kemampuan berpikir kritis anak sangat penting dalam upaya membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila yang akan ditanamkan, menurut Henny, harus mampu dikaitkan dengan aktivitas keseharian kita.
“Kita harus bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar menilai situasi yang ada berdasarkan nilai-nilai yang dipahaminya,” ujar Henny.
Menurut Henny, guru dan orang tua, harus mampu mengaitkan nilai-nilai luhur yang akan ditanamkan kepada anak dengan kondisi keseharian saat ini.
Henny menerangkan orang tua harus memiliki kemampuan mendengar dengan baik dalam proses menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada anak-anak mereka.
Aktivis Pendidikan Indra Charismiadji berpendapat anak-anak saat ini hanya menjadi objek untuk diukur kemampuannya, tanpa pernah diobati atas kekurangan yang terjadi.
Kondisi tersebut, jelas Indra, malah diatasi dengan berganti-ganti kurikulum yang hasilnya memperlihatkan kemampuan bahasa, matematika, dan sains anak-anak Indonesia yang secara rata-rata belum meningkat signifikan.
Menurut Indra, hal itu terjadi karena selama ini sistem pendidikan nasional hanya dimaknai sebagai sekolah semata.
Padahal, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu harus berpusat pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.
“Sangat disayangkan, dalam sistem pendidikan nasional hanya berfokus pada peran sekolah dan mengenyampingkan peran keluarga dan pergerakan pemuda,” kata Indra.
Pakar Pendidikan Karakter Doni Koesoema berpendapat bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.
Terkait ancaman di ruang digital terhadap anak, jelas Doni, tidak bisa diatasi dengan gerakan yang individual, tetapi harus diatasi dengan gerakan kultural.
Hadirnya PP Tunas dan kebijakan antikekerasan di lingkungan pendidikan, jelas Doni, tidak cukup untuk melindungi anak, bila tidak diterapkan dengan benar.
“Harapannya gerakan kultural mampu mendorong upaya mewujudkan ekosistem digital yang ramah anak untuk melindungi generasi penerus bangsa,” kata Doni.
Wartawan senior Usman Kansong berpendapat ada pekerjaan besar untuk membenahi sektor pendidikan, ada perbaikan secara struktural dan perbaikan secara kultural.
Usman menilai perbaikan tersebut bisa diupayakan dengan gerakan secara kultural, namun sejauh ini gerakan itu belum muncul secara signifikan.
“Pada proses pendidikan formal saat ini, kita dihadapkan pada pilihan mengedepankan sisi akademis atau karakter peserta didik,” kata Usman.
Usman mengusulkan agar sekolah formal fokus pada sisi akademis. Sementara itu, pendidikan karakter ditangani komunitas dan orang tua, seperti pendapat Ki Hadjar Dewantara yang memusatkan pendidikan pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.
Selain itu, Usman menegaskan peran PP Tunas itu sejatinya mengatur platform digital agar peduli dengan keamanan anak-anak di ruang digital.
Sebagai informasi, diskusi ini dimoderatori oleh Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Eva Kusuma Sundari, menghadirkan Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (Fapsi UI) Rose Mini Agoes Salim; Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo; dan Aktivis Pendidikan sekaligus Wakil Ketua Umum Vox Point Indonesia Indra Charismiadji sebagai narasumber.
Selain itu, hadir pula Pakar Pendidikan Karakter dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema sebagai penanggap.
Sumber: Waka MPR: Butuh Pola Pendampingan Tepat untuk Karakter Anak Bangsa