Indonesia Menyapa, Malang — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai Cangkrukan Ekonomi Pancasila yang digagas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur merupakan wujud nyata ikhtiar Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
Penegasan tersebut disampaikan Emil saat memberikan keynote speech pembukaan Cangkrukan Ekonomi Pancasila yang berlangsung di NK Cafe, Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, forum tersebut menunjukkan bahwa NU tidak hanya berperan dalam membangun kehidupan keagamaan, tetapi juga aktif menghadirkan solusi bagi persoalan ekonomi masyarakat.
“Selamat atas terselenggaranya Cangkrukan Ekonomi Pancasila. NU telah mengambil peran dalam ekonomi kerakyatan. Kita tahu basis Nahdliyin sangat besar, khususnya di Jawa Timur. Ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri dengan menghadirkan kebermanfaatan sampai ke akar rumput,” ujar Emil.
Ia menilai gagasan Cangkrukan Ekonomi Pancasila sejalan dengan karakter Nahdlatul Ulama yang selama ini tumbuh dari semangat kebersamaan, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai NU dinilai saling menguatkan dalam membangun perekonomian nasional.
“Ideologi Pancasila dan nilai NU berjalan seiring. Kita melihat budaya guyub menjadi landasan ekonomi yang selama ini hidup dan dijalankan oleh warga Nahdliyin,” katanya.
Menurut Emil, konsep Ekonomi Pancasila tidak menempatkan negara sebagai pihak yang sepenuhnya mengendalikan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan terciptanya keadilan dan kesejahteraan melalui kolaborasi bersama masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti NU.
“Madzhab Ekonomi Pancasila bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Kehadiran negara bersama bimbingan para kiai menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Emil juga mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen perekonomian Jawa Timur ditopang oleh sektor UMKM. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat berbagai kebijakan yang mendukung pelaku usaha agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.
Ia menjelaskan, strategi penguatan UMKM difokuskan pada tiga sektor utama, yakni akses permodalan, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan pemasaran.
“Kami ingin UMKM tidak mengalami kesulitan memperoleh permodalan, mampu meningkatkan kualitas produksi, sekaligus memiliki akses pasar yang lebih luas,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga terus mempermudah akses sertifikasi halal dan berbagai sertifikasi usaha lainnya agar produk UMKM semakin dipercaya konsumen. Dukungan terhadap pemanfaatan teknologi produksi juga terus didorong untuk meningkatkan efisiensi usaha.
Namun Emil mengingatkan agar seluruh program pemberdayaan benar-benar dapat diakses langsung oleh pelaku UMKM tanpa adanya praktik perantara yang justru menghambat.
“Jangan sampai program untuk mengakomodasi UMKM justru dikuasai makelar atau hanya dinikmati pihak-pihak tertentu yang dekat dengan birokrasi. Yang kita inginkan adalah UMKM semakin kompetitif dan mampu berdaya saing,” tegasnya.
Bagi Emil, Cangkrukan Ekonomi Pancasila menjadi contoh bagaimana organisasi kemasyarakatan dapat mengambil peran sebagai jembatan antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan solusi bersama.
Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi UMKM tidak hanya didiskusikan, tetapi juga diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang benar-benar berpihak kepada ekonomi rakyat.
“Forum seperti ini penting karena mempertemukan banyak pihak dalam satu ruang dialog. Harapannya, lahir kebijakan yang semakin berpihak kepada UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana semangat Ekonomi Pancasila,” pungkasnya.
Sumber: Wagup Jatim Sebut Cangkrukan Ekonomi Pancasila Wujud Nyata NU untuk UMKM – TIMES Indonesia