Indonesia Menyapa, Jakarta — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa kepatuhan terhadap mekanisme hukum dan aturan konstitusional merupakan hal mutlak dalam menyikapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menyusul pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta putusan kasasi Mahkamah Agung terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran, Paloh menyatakan bahwa jika seluruh persyaratan formal telah terpenuhi, langkah terbaik demi kemajuan bangsa harus tetap dijalankan.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, tidak ada jalan lain, ya apa yang harus kita lakukan? Ya jalan aja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” kata Paloh di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu malam (8/11/2026).
Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh elit politik agar tidak bersorak-sorai atas dinamika ini, melainkan menjadikannya sebagai momentum keprihatinan bersama di tengah masa jabatan pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan dua tahun.
Menurutnya, persoalan pemakzulan pimpinan nasional adalah sebuah keprihatinan dan duka bagi seluruh elemen masyarakat.
“Saya sudah katakan, yang pertama ini saya harus katakan lagi, rasa keprihatinannya,” tutur Paloh.
“Kalau pun ditambah kalimat yang penting, kesedihan. Ini bukan kegembiraan bagi kita sebagai anak bangsa ini. Siapa yang gembira dengan permasalahan ini? Iya, kan? Ini adalah satu situasi yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” lanjutnya.
Sikap prihatin ini dilandaskan bahwa pasangan kepemimpinan nasional, baik presiden maupun wakil presiden telah memperoleh mandat yang sah dari mayoritas rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun hingga periode 2029.
Paloh menilai persoalan ini adalah sebuah kesedihan, karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru menjalankan roda pemerintahan selama dua tahun lebih sejak dilantik 20 Oktober 2024, atau belum separuh masa periode.
“Ini kan pasangan presiden dan calon presiden yang bersama-sama sebagian besar rakyat Indonesia memberikan amanah kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan mereka sampai batas pemilu berikutnya, 2029,” ucap Surya Paloh.
“Kita ini sekarang berada masih dua tahun lebih sedikit saja, masih ada tiga tahun lagi ke depan. Nah, itu yang saya katakan ini kesedihan,” tambahnya.
Dirinya pun mengingatkan kepada seluruh pihak agar menjaga etika dan kedewasaan politik, serta tidak membangun kultur bangsa di atas kesulitan sesama anak bangsa.
“Dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita, ya kan, bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” tutupnya.
Berangkat dari Putusan MK dan MA
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan setara SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden karena yang bersangkutan telah dilantik.
Sementara Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait keabsahan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut dijatuhkan pada 30 Oktober 2026 oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusanpengadilan sebelumnya, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Kasasi tersebut diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Perkara itu sebelumnya tercatat dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Penggugat dalam perkara tersebut adalah Subhan Palal, sedangkan pihak tergugat yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam gugatannya, penggugat meminta agar Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penggugat juga meminta agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Sumber: Wacana Pemakzulan Gibran, Surya Paloh: Jika Syarat Konstitusi Terpenuhi, Jalankan Demi Bangsa