Indonesia Menyapa, Langkat – Kementerian Pertanian (Kementan) RI terus mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan program Brigade Pangan (BP) yang kini telah menjangkau berbagai daerah, termasuk Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program swasembada bukan sekadar target angka, tetapi soal strategi terukur dan eksekusi konkret di lapangan.
“Brigade Pangan adalah garda terdepan menuju swasembada. Kita akan naikkan indeks pertanaman (IP) menjadi IP3 dan optimalkan seluruh lahan. Saya minta semua kepala daerah, dinas, hingga penyuluh kawal langsung petani,” ujar Mentan Amran.
Kementan bertekad untuk menyukseskan Asta Cita dari Presiden RI Prabowo Subianto yang terkait dengan swasembada pangan tersebut dengan mengoptimalkan peran dari BP yang telah terbentuk di berbagai wilayah di Indonesia.
Diharapkan dengan upaya ini produksi pangan nasional khususnya padi bisa terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan nasional. “Brigade Pangan ini bukan sekadar program, ini gerakan besar. Kita akan kerahkan kekuatan penuh, dari pusat hingga desa, untuk pastikan produksi pangan meningkat signifikan,” tegas Amran.
Sementara itu Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Pertanian, Ito Hediarto menambahkan di tahun 2025 ini pemerintah menganggarkan Rp49 miliar untuk program optimalisasi lahan (oplah) sehingga harus dapat dioptimalkan oleh BP khususnya di Langkat Sumatera Utara.
Diharapkan BP juga berperan aktif dalam upaya menginventarisasi seluruh permasalahan di lapangan terkait dengan upaya peningkatan produktivitas pertanian.
“Selama 4 bulan berjalan, jika hanya terdapat sekitar 1.300 ha yang ditanam dari total luasan lahan 8.200 ha, maka itu harus diamati kendalanya. Pak Menteri (Amran) berharap betul agar oplah dapat mencapai IP3 (Indeks Pertanaman),” kata Ito.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menambahkan, BP yang telah menerima alsintan didorong untuk segera memanfaatkannya. Di sisi lain BP juga bertanggung jawab untuk memastikan kehandalan dari alsintan sehingga ketika ada kerusakan atau kurang berfungsi optimal diharapkan secara mandiri melakukan perbaikan.
Santi juga mendorong agar BP memiliki dua rekening yaitu satu untuk operasional dan satu untuk penyusutan alat. “Pendapatan BP jangan habis pakai. Harus disisihkan untuk perawatan alsintan agar tidak selalu bergantung pada bantuan,” ujarnya.
Menurutnya, peran BP menjadi sangat vital sebagai garda terdepan untuk memastikan setiap wilayah dapat menghasilkan panen yang optimal. Dengan sinergi yang erat antar pemangku kepentingan, Idha berharap target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dapat segera terealisasi.
“Pesan dari Presiden bahwa swasembada pangan harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, dimana BP memiliki peran penting dalam mencapai target Swasembada pangan. BP perwujudan kelembagaan petani modern yang mengubah pertanian konvensional menjadi pertanian,” katanya.
Sementara Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Kementan, Inneke Kusumawaty menambahkan bahwa BP menjadi “pasukan utama” dalam upaya meningkatkan produktivitas pangan nasional.
Untuk itu BP harus memiliki data akurat terkait dengan luasan lahan yang harus dikelolanya sehingga kebutuhan bibit hingga alat dan mesin pertanian (alsintan) dapat disesuaikan.
Inneke juga menekankan peran PPL untuk terus melakukan pendampingan pada BP. PPL diharapkan tidak hanya sekedar mengisi E-Monev tapi juga harus tau permasalahan yang dihadapi BP.
“Saat ini PPL juga dievaluasi terkait pendampingan pada BP, PPL diminta tidak hanya mengisi E-Monev. Untuk itu PJ Kabupaten dan LO bertanggung jawab memantau kinerja PPL apakah sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan”, tegasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Langkat, Hendrik Tarigan, menyatakan bahwa di Kabupaten Langkat, saat ini sudah terbentuk 41 Brigade Pangan (BP) yang sudah mulai bekerja.
“Wilayah Langkat terbagi atas hulu, hilir dan pesisir seperti Telukwaru, yang memiliki tantangan tersendiri karena pengaruh air pasang. Saat ini MT2 berlangsung di tengah musim kemarau yang cukup menyulitkan,” ujar Hendrik.
Menurutnya, tantangan utama di lapangan adalah irigasi yang rusak dan tidak berfungsi optimal, serta minimnya air karena kemarau panjang. “Memang saat musim kemarau air tidak bisa naik, maka kita perlu dukungan pompa air tambahan dan perbaikan irigasi secepatnya,” tambahnya.