Indonesia Menyapa, Jakarta — Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said, menilai negara hukum di Indonesia kini mengalami pengerdilan dan hanya dijadikan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik elektoral.
Hal itu disampaikan dalam diskusi publik di Universitas Paramadina menyusul laporan majalah internasional The Economist bertajuk “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy”.
Laporan majalah internasional tersebut menjadi pertanda dari buruknya tata-kelola pemerintahan di Indonesia.
“Negara hukum dan daulat rakyat yang semula dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai instrumen vital pendistribusian kemakmuran, kini mengalami pengerdilan dan semata dijadikan instrumen elektoral. Sekadar untuk merebut, mengakumulasi, dan mempertahankan kekuasaan,” kata Sudirman, Jumat (22/5/2026).
Menurut Sudirman, kerusakan tata kelola yang berlangsung selama satu dekade terakhir telah menggeser sistem kepemimpinan berbasis institusi menjadi personalisasi kekuasaan.
Ia menilai berbagai aturan dan kebijakan diubah demi kepentingan politik jangka pendek.
“Aturan main diubah atau digeser-geser. Kebijakan dijungkirbalikkan. Lembaga pengawas dilumpuhkan. Semua siasat itu semata demi menang pemilu,” ujarnya.
Sudirman juga menyoroti dampak kondisi tersebut terhadap sektor ekonomi.
Dia menggambarkan situasi ekonomi nasional saat ini seperti jebakan akibat hilangnya rem institusional dalam pengambilan kebijakan.
“Kita seperti berjalan di dalam lumpur hisap. Semakin bergerak, semakin tersedot. Intervensi Rp500-an triliun lebih ke pasar bukannya membangun kepercayaan, malah menjauhkan,” jelas Sudirman.
Ia menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik menjadi satu-satunya jalan keluar dari krisis tata kelola yang terjadi saat ini.
Karena itu, seluruh pihak, terutama pemegang otoritas, diminta membuka diri terhadap kritik dan evaluasi.
“Semua pihak harus bekerja keras, bahu-membahu, restoring confidence. Membangun kembali trust. Yang paling bertanggung jawab tentu adalah yang diamanahi otoritas. Syaratnya satu: buka lebar-lebar telinga, mata, dan nurani!” ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, Peneliti Utama BRIN, Prof. Siti Zuhro, menilai demokrasi saat ini kehilangan substansi akibat absennya mekanisme checks and balances.
“Pemilu cuma ‘ethok-ethok’ (pura-pura) demokrasi. Masyarakat di-fait accompli dengan pilihan elite. Sementara partai politik sibuk menjaga barikade kekuasaan masing-masing,” kata Prof Siti.
Ia juga mengingatkan adanya gejala disfungsi kelembagaan yang berpotensi mengarah pada kondisi negara gagal bila terus dibiarkan.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengkritik pola perumusan kebijakan pemerintah yang dinilai minim perencanaan teknokratis.
“Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menampangkan karakter perumusan program hari ini: reverse planning. Ia dibikin dulu, baru direncanakan kemudian,” ungkap Wijayanto.
Ekonom Senior Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, turut mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan indikator ekonomi yang terlihat stabil.
Dia menyebut sejumlah gejala saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang krisis 1997-1998.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi pintu keluar mulai menutup,” kata Moh. Ikhsan.
Di akhir diskusi, Sudirman menegaskan perlunya mengembalikan praktik bernegara sesuai keteladanan para pendiri bangsa dengan berlandaskan moralitas, spiritualitas, dan intelektualitas.
“Langkah ini harus berlandaskan pada intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas, agar kita tahu batas dan paham ke mana harus melangkah, berbasis pada bukti dan nilai,” pungkas Sudirman.
Sumber: Sudirman Said: Negara Hukum Kini hanya Jadi Instrumen Kekuasaan – TribunNews.com