Soal Kasus Suap HGB, Mahfud MD dan Citra Institute Ragukan Kualitas Kepemimpinan Nusron Wahid

Peristiwa

Indonesia Menyapa, Jakarta — Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku tidak mengetahui duduk perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan kementeriannya.

Adapun saat ini KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Empat di antaranya disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

Pengakuan Nusron direspons dengan kritik pedas dari sejumlah orang. Di samping itu, kualitas kepemimpinan Nusron sebagai seorang menteri pun dipertanyakan.

Efriza, pengamat politik dari Citra Institute, menjadi salah satu orang yang mempertanyakan ketidaktahuan Nusron.

Dia menyinggung adanya TAP MPR Nomor VI/MPR/2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam TAP itu terdapat prinsip tentang keterbukaan dan pertanggungjawaban.

“Artinya yang bermasalah adalah dalam aspek kepemimpinan, kapasitas dari Nusron Wahid itu sendiri,” kata Efriza dalam program On Focus Tribunnews, Selasa, (22/9/2026).

“Seorang Nusron Wahid, masa seorang Menteri ATR/BPN tidak mengetahui ada anak buahnya mengambil keputusan sendiri? Dari sini menunjukkan dilema kapasitasnya dia, tentu dipertanyakan kualitas kepemimpinannya, tentu diragukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Efriza mengatakan kapabilitas Nusron untuk menangani, melakukan evaluasi, dan memperbaiki Kementerian ATR/BPN menjadi kerisauan masyarakat.

“Rasa-rasanya sangat sulit jika seseorang saja terlihat tidak mengetahui bagaimana manajerial kepemimpinannya sendiri.”

Efriza berkata saat ini KPK sedang mendalami apakah kasus itu punya kaitan dengan Nusron.

Lalu, dia merasa wajar apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle atau merombak Kementerian ATR/BPN.

Menurut Efriza, Prabowo juga bisa memberikan tenggat waktu kepada Nusron agar menyelesaikan permasalahannya atau bahkan langsung memanggil Nusron untuk memberikan penjelasan.

“Artinya, Pak Presiden tidak bisa dalam hal ini mengabaikan perannya untuk melihat atau melakukan pengawasan terhadap menteri-menterinya. Ini bukan intervensi terhadap kasus ini di KPK, tapi menunjukkan kepemimpinannya,” ucap Efriza.

Efriza mengimbau apabila Nusron merasa tidak mampu, lebih baik dia mengundurkan diri saja dari jabatan Menteri ATR/BPN.

“Tentu saja sebelum mengundurkan diri, Nusron bisa saja kita berikan kesempatan. Misalnya dia menyatakan dalam waktu tiga bulan atau beberapa bulan ia akan menyelesaikan persoalan terkait dengan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.”

 

Mahfud MD pertanyakan kemampuan Nusron

Seperti Efriza, mantan Menkopolhukam Mahfud MD juga mempertanyakan kualitas kepemimpinan Nusron di Kementerian ATR/BPN.

Mahfud menilai alasan “tidak tahu” dari seorang menteri dalam kasus hukum yang melibatkan jajaran struktural di Kementerian adalah hal yang tidak rasional, serta mencerminkan kepemimpinan yang bermasalah.

Mahfud juga menegaskan dugaan praktik suap ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena berlangsung dalam ranah birokrasi resmi Kementerian dan melibatkan pejabat eselon tinggi.

“Ya ada dong. Karena itu terjadi di sebuah kantor resmi Kementerian ATR/BPN. Kenapa saya katakan di kantor resmi atau tugas-tugas resmi? Karena yang terlibat adalah Dirjen dan pejabat struktural lainnya. Iya kan?” kata Mahfud dalam tayangan Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (21/9/2026).

Mahfud menegaskan dalam sebuah Kementerian terdapat hirarki kerja birokrasi. Seorang Direktur Jenderal (Dirjen) pasti berkoordinasi langsung dengan pimpinan tertinggi kementerian.

Sebab itu, Mahfud MD merasa tidak mungkin Nusron tidak mengetahui kelakuan anak buahnya yang melakukan praktik suap, terlebih kini Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus suap HGB tersebut.

“Masa menterinya enggak dipanggil mau bilang enggak tahu. Oh menterinya belum tahu. Enggak mungkin tidak tahu. Kalau tidak tahu dia, salah sebagai menteri harus mundur. Kok tidak tahu?”

“Ada begitu Dirjen. Orang yang setiap hari melapor ke dia. Dirjen tuh kan sebelum buat keputusan lapor. Iya. Enggak boleh loh buat keputusan sendiri,” kata Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud MD menyatakan jika pembelaan Nusron yang mengakui tak tahu soal kasus suap HGB itu benar adanya, hal tersebut justru membuktikan lemahnya tata kelola dan kapasitas kepemimpinan sang menteri dalam mengawasi kementerian yang dipimpinnya.

“Gak bisa tidak tahu-menahu. Harus tahu. Kalau betul tidak tahu-menahu ya kalau betul tidak tahu-menahu dia berarti gak punya anu di situ. Gak punya kapasitas untuk memimpin itu,” ujar Mahfud.

 

Nusron mengaku tidak tahu

Nusron Wahid akhirnya muncul ke publik setelah dikabarkan menghilang sejak operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjaring delapan orang pegawainya pada Senin (14/9/2026) kemarin.

KPK juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap HGB ini.

Salah satunya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.

Saat menanggapi kasus tersebut, Nusron memilih untuk menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Nusron juga berjanji akan mengikuti dan membantu prosesnya.

“Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” kata politisi Partai Golkar itu saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/09/2026).

Ketika ditanya tentang duduk perkara kasus suap HGB PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Nusron mengaku tak tahu.

“Enggak tahu,” kata Nusron.

 

Duduk perkara

Adapun praktik rasuah di lingkungan Kementerian ATR/BPN terungkap setelah Tim Satuan Tugas KPK menggelar OTT di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026). KPK menyasar sejumlah pejabat internal Kementerian ATR/BPN hingga pihak yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri.

Praktik rasuah ini bermula dari dugaan suap pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB lahan di Kabupaten Bogor milik PT Summarecon Agung Tbk.

Dana suap disebut dialirkan melalui perantara swasta dan sejumlah pihak penampung. Dalam proses penyidikan, KPK mengendus adanya mutasi transaksi berupa setoran tunai di rekening penampung yang nilainya mencapai Rp10 miliar.

Dalam OTT tersebut, penyidik menyita barang bukti fantastis berupa uang tunai senilai Rp 106,3 miliar yang disimpan rapi di dalam 20 koper dan kardus.

Dari total 19 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka utama.

Delapan tersangka itu terdiri dari unsur pejabat kementerian, pihak swasta, hingga orang dekat menteri.

Dari unsur pejabat internal Kementerian ATR/BPN, KPK menjerat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor I Sontang Coin Manurung.

KPK juga menetapkan empat orang tersangka yang diduga kuat bertindak sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Keempat orang tersebut adalah Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Sementara itu, dari pihak swasta, lembaga antirasuah menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan seorang lainnya bernama Rizal Pahlevi.

 

Sumber: Soal Kasus Suap HGB, Mahfud MD dan Citra Institute Ragukan Kualitas Kepemimpinan Nusron Wahid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *