QRIS dan BI-FAST Jadi Senjata Perkuat UMKM, BI Dorong Pembiayaan Produktif

Indonesia Menyapa, Jakarta — Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya transformasi pembiayaan perbankan agar mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kredit, pembiayaan juga perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing dunia usaha melalui ekosistem yang terintegrasi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan bahwa transformasi pembiayaan harus bergeser dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menjadi pembiayaan yang berkualitas.

Selain itu, pembiayaan juga perlu beralih dari pendekatan individual menuju pembiayaan berbasis ekosistem, serta dari berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri menjadi orkestrasi nasional melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Dampak kebijakan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pedagang, petani, pengrajin, dan wirausaha muda di berbagai daerah,” ujar Destry dalam siaran pers yang diterima, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, penguatan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat sektor produktif sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional.

Untuk mendukung hal tersebut, BI terus memperkuat bauran kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) guna mendorong pembiayaan ke sektor-sektor prioritas.

Dari sisi sistem pembayaran, BI juga memperluas digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) agar pelaku usaha semakin terintegrasi ke dalam ekosistem keuangan digital.

Destry menjelaskan, berbagai kebijakan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Loto Srinaita Ginting, mengatakan UMKM memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.

Berbagai upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan holding UMKM.

Senada dengan itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ayahandayani K., menyatakan akses pembiayaan yang inklusif merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

“OJK terus memperkuat berbagai kebijakan dan program melalui pengembangan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas pelaku UMKM, serta penguatan pelindungan konsumen,” kata Ayahandayani.

Ekonom perbankan, Josua Pardede menilai, meskipun pertumbuhan kredit menunjukkan tren positif dan didukung percepatan digitalisasi UMKM, masih terdapat ruang untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, terutama industri pengolahan.

“Kredit UMKM diharapkan dapat terus didorong melalui sinergi implementasi POJK Kredit UMKM, insentif likuiditas kebijakan Bank Indonesia, serta program prioritas Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar oleh perbankan. Terjaganya stabilitas indikator perbankan sehingga turut mendukung pembiayaan produktif UMKM, khususnya modal kerja, menjadi prasyarat pertumbuhan inklusif ke depan,” ujar Josua.

Dalam kesempatan tersebut, BI juga memaparkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 mencapai 12,67 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 11,51 persen.

Kinerja tersebut didorong terutama oleh kredit investasi yang tumbuh 24,90 persen secara tahunan.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 8 persen hingga 12 persen.

Prospek tersebut didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, minat perbankan untuk menyalurkan kredit dinilai masih longgar dan ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 10,21 persen secara tahunan.

Ke depan, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, DPR RI, OJK, kementerian dan lembaga, industri perbankan, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembiayaan produktif bagi sektor-sektor prioritas.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas dunia usaha, dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Sumber: QRIS dan BI-FAST Jadi Senjata Perkuat UMKM, BI Dorong Pembiayaan Produktif