Petisi Desak Seluruh Anggota DPR Tunjukkan Ijazah Kini Ditandatangi 98.182 Orang

Peristiwa

Indonesia Menyapa, Jakarta — Media sosial dalam beberapa hari terakhir riuh desakan agar seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunjukkan ijazah sarjana.

Usul ini mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden RI diduga terkait ijazah SMA-nya.

Netizen kemudian mengkaitkannya dengan upaya DPR RI sebelumnya yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam kasus Gibran.

Termasuk soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang tak kunjung selesai.

 

Petisi Anggota DPR Tunjukkan Ijazah

Terkait itu, muncul petisi agar dokumen ijazah seluruh Anggota DPR dibuka secara transparan agar publik bisa melihatnya.

Pantauan Tribunnews.com di laman petisi online Change.org, Selasa (17/11/2026) pagi, muncul sejumlah petisi berbeda terkait isu pemeriksaan pejabat negara.

Namun satu yang memantik perhatian adalah petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”. 

Petisi yang diinisiasi oleh warganet bernama Farida Octavia di Change.org itu mendapat dukungan besar mencapai 21.285 tanda tangan dari masyarakat hingga pagi ini.

Petisi online serupa bertajuk “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” juga tersedia di tersedia di platform Petisionline.com yang hingga pagi ini mencapai 76.897 tanda tangan.

Yang jika ditotal kini mencapai 98.182 tanda tangan.

 

Alasan petisi online

Di Change.org, disebutkan bahwa petisi ini ditembuskan kepada ​Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, ​Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, dan ​Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Disebutkan latar belakang bahwa sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik.

Dimana kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga legislatif saat ini berada di titik yang krusial. Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah.

​Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan.

 

Data Ijazah Anggota DPR RI

Sorotan terhadap transparansi pendidikan anggota DPR RI bisa dilihat dalam laporan Statistik Politik 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam laporan tersebut, BPS mencatat sebanyak 211 dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan ketika mendaftar sebagai calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jumlah itu setara dengan sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR terpilih.

Dari total 580 anggota DPR terpilih, sebanyak 63 orang atau 10,85 persen memiliki pendidikan terakhir SMA. Sementara itu, tiga orang tercatat lulusan Diploma III.

Adapun anggota DPR yang memiliki pendidikan sarjana (S1) berjumlah 155 orang atau 26,72 persen.

Kemudian, sebanyak 119 orang atau 20,52 persen merupakan lulusan magister (S2), sedangkan 29 orang atau 5 persen telah menyelesaikan pendidikan doktor (S3).

Data tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan anggota DPR cukup beragam, mulai dari tingkat SMA hingga doktor.

Namun, jumlah anggota yang tidak mencantumkan pendidikan mencapai lebih dari sepertiga total legislator terpilih.

 

 

Sumber: Petisi Desak Seluruh Anggota DPR Tunjukkan Ijazah Kini Ditandatangi 98.182 Orang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *