Perangi Mafia Tanah, BPN Jakbar Perkuat Sinergi dengan Kejari

Indonesia Menyapa, Jakarta – Upaya memberantas mafia tanah, menyelamatkan aset negara, hingga mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan menjadi fokus kolaborasi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Komitmen tersebut diperkuat melalui diskusi strategis antara Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Yuliandi Djalil, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Rabu (11/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah konkret memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum pertanahan.

Kolaborasi kedua instansi diarahkan pada empat agenda prioritas. Pertama, penyelamatan aset negara dan pemerintah melalui pengamanan serta penertiban administrasi dan aspek hukumnya. Kedua, memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik mafia tanah yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.

Fokus berikutnya adalah mempercepat penanganan sengketa dan konflik pertanahan melalui koordinasi serta pendampingan hukum yang komprehensif. Selain itu, kedua lembaga juga berupaya menyelaraskan administrasi pertanahan dengan penegakan hukum agar perlindungan hak atas tanah masyarakat semakin kuat.

Sinergi ini dinilai penting karena persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan aset, kepastian hak, dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang lebih intensif, potensi persoalan hukum diharapkan dapat diantisipasi sejak dini, sementara penanganan kasus yang muncul dapat dilakukan secara lebih terarah.

Kantah Jakarta Barat menegaskan, kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan didorong secara konkret, preventif, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya melindungi kepentingan negara dan masyarakat serta mendukung pembangunan wilayah Jakarta Barat yang tertib dan berkeadilan.

Di sisi pelayanan, Kantah Jakarta Barat juga terus memperkuat penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC), termasuk pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap ketentuan, serta penegakan kode etik. Integritas, objektivitas, dan profesionalisme menjadi prinsip penting untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum.

Melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum, BPN Jakarta Barat berharap perlindungan hak atas tanah semakin optimal, praktik mafia tanah dapat ditekan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan terus meningkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *