Indonesia Menyapa, Jakarta — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) respons terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik yang juga Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw menyatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Troy menilai proses tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme demokrasi dan penguatan negara hukum di Indonesia.
“Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Troy Pantouw, Jumat (15/5/2026).
Troy menegaskan bahwa adanya dinamika hukum tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam melakukan pembangunan di lapangan.
Menurutnya, saat ini seluruh proses pembangunan IKN terus berjalan secara konsisten sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Progres positif terlihat pada pembangunan infrastruktur dasar hingga kawasan pemerintahan.
“Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten,” jelas Troy.
Lebih lanjut, Troy mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tetap menjaga optimisme terhadap proyek strategis nasional ini.
Ia menekankan pentingnya stabilitas dan kepercayaan publik dalam mewujudkan visi besar IKN sebagai simbol Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di masa depan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Pengujian dalam nomor 71/PUU-XXIV/2026 mempermasalahkan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang mensyaratkan adanya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar perpindahan ibu kota negara.
Namun sampai sekarang Keppres pemindahan ibu kota belum diterbitkan. Sementara UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) sudah menghapus status Jakarta sebagai ibu kota.
Zulkifli, seorang dokter yang merupakan pemohon dalam pengujian nomor 71 ini melihat adanya disharmoni hukum antara kedua UU tersebut.
Menurutnya kondisi itu membuat status ibu kota jadi tidak jelas dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Hakim Guntur Hamzah mengatakan ihwal kekhawatiran itu tidak beralasan karena hukum sudah mengatur urutannya dengan jelas.
Guntur menjelaskan status hukum Jakarta sebagai ibu kota negara terikat pada mekanisme “pemicu” yang bersifat berurutan.
“Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Namun, proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden,” kata Guntur.
“Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, selama Keputusan Presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta,” sambungnya.
MK menilai keinginan pemohon agar Jakarta tetap menyandang status ibu kota hingga terbitnya Keppres sudah terjawab secara otomatis oleh bunyi pasal dalam UU IKN dan UU DKJ yang saling berkaitan.
Menurut MK, dalam menafsirkan norma Pasal 2 ayat (1) UU DKJ harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU IKN.
Kata “berlaku” dalam Pasal 73 UU IKN pun tidak bisa dimaknai langsung otomatis mengikat secara penuh.
Norma tentang pemindahan Ibu Kota Negara baru benar-benar dianggap berlaku dan mengikat secara substansi ketika Keppres tentang pemindahan IKN telah ditetapkan oleh Presiden.
Artinya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN belum otomatis berlaku hanya karena undang-undang sudah ada.