Indonesia Menyapa, Bogor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui PJ Satgas Swasembada Pangan menggelar Pertemuan Koordinasi Cetak Sawah Rakyat Tahun 2025 di Kota Bogor. Pertemuan ini diadakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan program cetak sawah sebagai bagian dari agenda nasional swasembada pangan.
Program cetak sawah merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini menjadi bagian dari quick wins ketiga, yaitu mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dengan mendukung komoditas utama padi, program ini tidak hanya mendukung lumbung pangan desa dan daerah, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan misi asta cita kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.
Program cetak sawah ini berbentuk ekstensifikasi lahan, yang penambahan luas lahan baku sawah pada area yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Target luasan lahan yang akan dicetak pada tahun 2025 mencapai 225 ribu hektar.
Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa program cetak sawah rakyat adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai ketahanan pangan nasional.
“Program ini bukan hanya soal menambah luasan lahan pertanian, tapi juga tentang membuka kesempatan kerja, menghidupkan desa, dan menciptakan kedaulatan pangan. Kita harus pastikan program ini terencana dan tepat sasaran,” ujar Menteri Amran dalam keterangan.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) petani sebagai aktor utama.
“Program cetak sawah rakyat 2025 sangat penting untuk memperluas lahan pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Utara. Kami fokus pada sinergi antar pemerintah dan pemberdayaan petani agar lahan hasil cetak dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang baik, program ini akan berdampak positif bagi ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional,” ujar Santi.
Di sisi SDM, keterlibatan petani lokal menjadi syarat utama. Program ini hanya dapat berjalan di lokasi yang memiliki petani penggarap atau pemilik lahan yang berdomisili di sekitar lokasi dan bersedia menjalankan usaha tani.
Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan masyarakat lokal secara langsung, program cetak sawah diharapkan mampu menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia dan memperkuat fondasi ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.
Senada dengan Santi, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty yang hadir secara langsung membuka pertemuan koordinasi, Selasa (24/6/2025), menyatakan kesiapan lembaganya dalam upaya percepatan kegiatan cetak sawah rakyat tahun 2025 ini.
“Kami telah menyiapkan modul pelatihan yang kontekstual dengan kondisi lahan Kalimantan Utara, termasuk pelatihan pertanian berbasis kawasan dan tata kelola air,” jelas Inneke.
Dalam pertemuan koordinasi tersebut beberapa lokasi Area of Interest (AOI) diputuskan untuk dikeluarkan karena berada di luar rencana pengerjaan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Universitas Mulawarman dijadwalkan menyelesaikan Survey Investigasi dan Desain (SID) pada Juli 2025, yang kemudian akan diikuti dengan penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah rakyat (CSR) pada 15 Juli dan target penyelesaian konstruksi pada bulan September 2025.
Inneke Kusumawaty yang juga PJ Satgas Swasembada Pangan Provinsi Kaltara menegaskan pentingnya sinergi antarpihak untuk memastikan semua tahapan berjalan lancar, tepat waktu, dan memberi dampak nyata bagi petani.
Hadir pada acara ini perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Kaltara, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V, Tim SID Universitas Mulawarman, serta utusan dari dinas pertanian kabupaten/kota se Kaltara.