Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan pendampingan untuk mengakses kredit dari lembaga perbankan.
“Kita butuh pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif. UMKM bukan sekadar angka statistik, tapi wajah nyata ekonomi rakyat yang menopang industri kita dari bawah,” ucap Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pimpinan Komisi VII yang membidangi UMKM itu mengutip data dari Kementerian UMKM yang menunjukkan sebanyak 69,5 persen UMKM masih belum terbiasa mengakses kredit dari lembaga perbankan.
Menurut Chusnunia, hal ini merupakan masalah struktural yang berdampak besar terhadap ketahanan sektor industri nasional, terutama industri padat karya dan manufaktur yang sangat bergantung pada rantai pasok dari pelaku UMKM.
“Ketika sebagian besar UMKM masih tertutup dari akses pembiayaan formal, itu berarti potensi besar industri nasional kita belum bergerak maksimal. Ini bukan hanya soal inklusi keuangan, tapi juga soal keberlanjutan industri dalam negeri,” ujar Chusnunia.
Ia menambahkan hambatan-hambatan seperti sistem informasi keuangan yang belum terintegrasi, agunan yang sulit dipenuhi, hingga suku bunga yang tinggi, merupakan faktor-faktor yang selama ini membatasi ruang gerak UMKM untuk tumbuh.
Pasalnya, mayoritas pelaku UMKM menyatakan membutuhkan akses kredit untuk memperluas usaha dan meningkatkan produktivitas.
Chusnunia mendukung langkah pemerintah yang menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan alokasi prioritas ke sektor produksi.
Namun, menurutnya, perlu ada perhatian serius agar skema pembiayaan ini benar-benar menyasar pelaku usaha produktif dan bukan hanya terserap oleh lembaga keuangan tanpa dampak riil terhadap pelaku usaha kecil.
Ia juga menekankan pentingnya peran pendampingan dan edukasi, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas manajerial pelaku UMKM.
Tanpa pendampingan yang terstruktur, akses terhadap kredit hanya akan dinikmati segelintir usaha yang sudah mapan, bukan justru memberdayakan mereka yang paling membutuhkan.
Chusnunia juga berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah.
Ia menyerukan agar kebijakan pembiayaan seperti KUR tidak hanya dievaluasi dari sisi penyerapan anggaran, tetapi dari seberapa besar pengaruhnya terhadap penguatan ekosistem industri nasional.
Sumber: Komisi VII DPR: UMKM perlu pendampingan akses kredit dari perbankan – ANTARA News