Indonesia Menyapa, Jakarta — Komisi VI DPR menyoroti belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable. Seharusnya, mereka menjadi perhatian utama dalam program KUR.
Anggota Komisi VI DPR I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengatakan, kelompok tersebut umumnya memiliki usaha dan arus kas yang berjalan baik, tetapi belum memenuhi syarat administrasi perbankan. Mereka sulit memperoleh akses pembiayaan atau kredit secara formal dan akhirnya lari ke pinjaman online (pinjol).
“Kondisi tersebut perlu menjadi persoalan serius. Karena pelaku usaha kecil yang tidak mendapatkan akses pembiayaan formal ini berpotensi terjebak pinjaman berbunga tinggi yang justru membebani usaha mereka,” jelasnya, kemarin.
Selain itu, ia menyoroti rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) KUR yang disebut berada di bawah 3 persen. Angka tersebut perlu dievaluasi lebih mendalam untuk memastikan rendahnya NPL bukan disebabkan karena perbankan terlalu selektif memilih debitur.
“Apakah bank sangat selektif sehingga yang dikasih kredit itu orang yang memang sangat bankable,” ujar politikus PDIP ini.
Dia mendorong, bank penyalur KUR harus lebih berani memperluas akses pembiayaan kepada UMKM yang membutuhkan. Utamanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi standar administrasi perbankan tetapi memiliki prospek usaha yang baik.
Untuk itu, ia mengingatkan bank milik negara tidak hanya berfungsi mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan penugasan negara untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil. “Jadi tidak semata untuk mencari aman,” tegas politikus asal daerah pemilihan (dapil) Bali ini.
Selain akses pembiayaan, penyaluran KUR perlu lebih diarahkan ke sektor-sektor produktif yang belum banyak tersentuh, termasuk ekonomi kreatif. Harapannya agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha nasional.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menambahkan, UMKM merupakan jantung dari perekonomian Indonesia. Karena itu, di tengah situasi geopolitik global yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, kekuatan mereka menjadi andalan dan tumpuan utama agar perekonomian nasional tidak ikut terguncang.
Saleh bilang, posisi UMKM sangat krusial dalam menjaga stabilitas domestik. “Jadi kalau UMKM-nya tidak benar, maka perekonomian kita pasti akan terguncang,” ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Atas dasar tersebut, Saleh menaruh harapan besar agar Kementerian UMKM dapat meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal. Optimalisasi ini dinilai mendesak agar seluruh pelaku usaha kecil di tanah air mampu bertahan menghadapi dinamika ekonomi global.
Karena itu, Kementerian UMKM diminta membuka ruang evaluasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi bank atau lembaga penyalur. Saleh juga mendesak Pemerintah segera membereskan persoalan data UMKM nasional melalui semangat Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI). Karena selama ini ada perbedaan versi data jumlah pengusaha kecil antarkementerian.
“Saya khawatir di Kementerian Perdagangan (Kemendag) jumlahnya sekian, Kementerian UMKM sekian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sekian, Kementerian Sosial (Kemensos) sekian,” kata politikus PAN ini.
Menurutnya, ketidaksinkronan data ini berpotensi membuat perencanaan program dan penyaluran bantuan Pemerintah menjadi tidak fokus dan salah sasaran. Karena itu, Kementerian UMKM harus segera memaparkan basis data yang valid, terutama untuk menjangkau pelaku usaha mandiri. “Soalnya selama ini mereka belum tersentuh oleh program bantuan modal seperti KUR,” kata legislator dari dapil Sumatera Utara (Sumut) ini.
Sementara, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, selama semester pertama lembaganya mencatat penyerapan anggaran sebesar Rp 168,6 miliar dari total pagu Rp 397,1 miliar atau setara 42,46 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis di seluruh satuan kerja Kementerian UMKM, terutama dalam penguatan pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha.
“Kami terus memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran untuk mendukung UMKM,” ujar Maman dalam keterangannya, kemarin.
Maman menambahkan, pihaknya terus memperluas akses permodalan melalui penyaluran KUR yang telah mencapai Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta pelaku UMKM. “Dari jumlah tersebut, 511.208 pelaku usaha telah naik kelas atau graduasi, sementara 1,15 juta lainnya merupakan debitur baru,” kata politikus Golkar ini.
Sumber: Pengusaha Mikro Rentan Terjerat Pinjol DPR Dorong KUR Jangkau UMKM