Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku khawatir ancaman mogok nasional yang disuarakan sejumlah asosiasi Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengganggu pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
Menurut Netty, jika aksi penghentian operasional dapur benar-benar dilakukan secara nasional, maka pelayanan program MBG kepada masyarakat berpotensi terganggu sehingga pemerintah harus segera mencari jalan keluar.
“Kalau tadi sampai ada pernyataan kita akan mogok nasional, kok saya rasanya khawatir ya. Kenapa? Karena kalau kemudian ini dilakukan, melakukan mogok nasional, berarti kita bisa katakan program BGN ini tidak dapat dijalankan ya,” ujar Netty dalam pesannya yang diterima, Rabu (15/7/2026).
Politikus Fraksi PKS itu meminta pemerintah tidak membiarkan polemik antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan para mitra berlarut-larut.
Ia menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan melalui solusi yang adil bagi seluruh pihak.
“Oleh karena itu, menurut saya hari ini, kita harus dorong pemerintah untuk melahirkan solusi yang adil, solusi yang tidak berat sebelah, solusi yang kemudian memberikan jalan keluar bagi pemerintah, pengelola SPPG, dan seluruh masyarakat,” katanya.
Netty menegaskan Fraksi PKS mendukung lahirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi para mitra yang telah lebih dulu berinvestasi mendukung pelaksanaan program MBG.
“Saya secara pribadi dan atas nama Fraksi PKS, hari ini mendukung dan mendorong setiap regulasi agar penyedia tahap awal tidak dikorbankan,” ucapnya.
Dia mengingatkan keberhasilan program pemenuhan gizi nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi para mitra yang telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur, melengkapi fasilitas, memenuhi persyaratan sertifikasi, hingga mengakses pembiayaan dari perbankan.
Karena itu, menurut Netty, pemerintah perlu menjaga kepercayaan para mitra agar program strategis nasional tersebut tetap berjalan sesuai target.
Ancaman menggembok
Sebelumnya, Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan menutup atau “menggembok” operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional apabila pemerintah tidak menyelesaikan persoalan tata kelola kemitraan hingga 17 Agustus 2026.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng mengatakan aksi tersebut menjadi pilihan terakhir setelah para mitra merasa tidak lagi diperlakukan sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan program MBG.
“Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu,” kata Syawaludin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Syawaludin, langkah tersebut bukan bertujuan menggagalkan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas pemerintah.
Namun, dia menilai kebijakan yang diterapkan Badan Gizi Nasional justru membuat para mitra berada dalam posisi yang dirugikan.
“Kami bukan mau menyalahkan Presiden, tidak. Kami bukan mau kemudian menggagalkan program pemerintah, tidak. Tetapi cara mereka yang menggagalkan program pemerintah ini. Caranya yang tidak adil, caranya yang tidak setara, caranya yang tidak kemudian manusiawi kepada kami,” ujarnya.
Syawaludin mengaku para pengelola dapur telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk memenuhi persyaratan program MBG. Bahkan, kata dia, tidak sedikit mitra yang harus meminjam dana dari perbankan hingga rentenir demi membangun dapur.
“Bayangin, satu dapur itu kami bekerja ada sampai 3-4 orang mengeroyok satu dapur supaya bisa jadi. Belum lagi yang mengambil uang bank, belum lagi yang ngambil kredit sama rentenir, hanya karena alasan ingin berpartisipasi dalam program makan bergizi ini,” katanya.
Selain mengancam aksi nasional, Asosiasi Mitra BGN juga mempersoalkan perubahan kebijakan yang dinilai tidak lagi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Percepatan Perbaikan Gizi Nasional.
Menurut Syawaludin, berbagai ketentuan dalam Perpres tersebut, termasuk mengenai jumlah penerima manfaat dan klasifikasi dapur di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, seharusnya tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan program.
“Kembali kepada Perpres 115, selesai barangnya. Di situ sudah mengatur ketentuan semua. Kami tidak mengajak BGN menggunakan aturan lain, tetapi menggunakan Perpres 115 supaya tata kelolanya tidak merugikan siapa pun,” ujarnya.
Ia juga mengkritik adanya perubahan kebijakan yang disebut dilakukan karena evaluasi terhadap kepemimpinan sebelumnya di BGN.
Syawaludin berharap Badan Gizi Nasional segera membuka ruang dialog dengan para mitra agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
“Hanya karena mereka menyalahkan pimpinan yang lama. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang lama ini haram semua. Padahal kalau kemudian kebijakan lama ini didegradasi, tentu berakibat besar terhadap kami yang sedang melaksanakan program yang lama,” katanya.
Prabowo minta Program MBG diawasi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan. Oleh karenanya Prabowo meminta seluruh pihak untuk mengawasi program tersebut karena ada pihak yang berniat melakukan penyimpangan.
Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peresmian 5 bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
“MBG kita teruskan! Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo.
Presiden secara khusus meminta para kepala daerah baik itu gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa ikut mengawasi pelaksanaan Program tersebut. Apabila melakukan penyimpangan maka dapat melaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau bahkan kepada dirinya melalui media sosial.
“Boleh memeriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” katanya.
Selain itu Prabowo juga menyampaikan instruksi kepada aparat keamanan baik itu jajaran TNI maupun Polri, mulai dari Dandim, Kapolres hingga Koramil dan Kapolsek, untuk sama sama melakukan pengawasan.
Namun menurut Prabowo pengawasan harus dilakukan dengan baik bukan mencari cari kesalahan demi keuntungan pribadi.
“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa, periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” katanya.
Tidak hanya Kepala Daerah dan aparat, menurut Prabowo pengawasan bisa juga dilakukan oleh masyarakat.
Presiden mengatakan rakyat sekarang tidak bodoh dan bisa membedakaan mana program yang berjalan semestinya dan mana yang menyimpang.
“Rakyat awasi ya! Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,” pungkasnya.