Indonesia Menyapa, Jakarta — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat mendorong agar pendekatan dialogis dengan mengedepankan semangat rekonsiliasi dan perdamaian menjadi upaya prioritas dalam rangka mengatasi berbagai persoalan kekerasan dan konflik yang ada di tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian HAM Provinsi Papua Barat
Fatrixs Carolus Manufandu saat memaparkan materi dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota Komisi XIII DPR RI di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (19/6/2025).
“Pertama sekali kami sampaikan bahwa masalah Papua yang belakangan eskalasinya makin meningkat, baik yang terkait dengan konflik bersenjata maupun isu-isu kekerasan lainnya perlu didorong melalui langkah-langkah rekonsiliatif dan perdamaian,” ungkap Menufandu.
Dijelaskan dia Kementerian HAM Papua Barat yang meliputi wilayah kerja di 8 Provinsi (Enam Provinsi di Tanah Papua dan Provinsi Maluku dan Maluku Utara) akan terus membangun koordinasi dengan pihak terkait di daerah untuk mendorong langkah-langkah rekonsiliasi tersebut.
Salah satu upaya yang sudah dimulai oleh Kementerian HAM adalah upaya penanganan pengungsi di beberapa titik utamanya di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya serta Kabupaten Maybrat.
“Penanganan pengungsi sementara ini menjadi prioritas untuk memastikan bersama pimpinan daerah di wilayah-wilayah tersebut agar masyarakat bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dan beraktivitas kembali dengan aman dan tenang, termasuk melakukan koordinasi teknis mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang saat ini diperlukan,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta menegaskan sebelumnya Kementerian HAM sudah turun ke wilayah-wilayah tempat pengungsian seperti Nduga dan Maybrat.
Bukan hanya itu Menteri HAM juga sudah mengumpulkan gubernur dan para bupati utamanya di wilayah Papua Tengah dan Pegunungan untuk memastikan penanganan konflik di tanah Papua bisa tertangani dengan baik sekaligus mengurai persoalan melalui pendekatan kemanusiaan.
“Pendekatan kemanusiaan ini yang sedang didorong, ya ada upaya dialog sebagai langkah rekonsiliatif untuk mewujudkan Papua Tanah Damai,” jelas Thomas.
Lebih dari itu, kata Thomas, Kementerian HAM memberi apresiasi pada inisiatif Komisi XIII DPR RI yang memilih wilayah Papua Barat Daya sebagai tempat kunjungan kerja dalam rangka menggali aspirasi masyarakat.
“Artinya DPR memberi Perhatian serius pada masalah yang ada di tanah Papua. Ini kami apresiasi dan tentu saja sebagai mitra Kementerian HAM, Komisi XIII DPR RI memiliki semangat yang sama agar masalah yang ada di Papua pada umumnya bisa mulai diurai dan berharap bisa menghasilkan keputusan terbaik sebagai langkah-langkah perubahan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Parera selaku pimpinan rombongan mengatakan perlu didorong pembentukan Desk Papua dalam rangka mengerjakan berbagai persoalan yang selama ini masih jadi pekerjaan rumah dan belum tertangani secara maksimal.
“Saya memang pernah mengusulkan kalau tidak salah pada Menteri HAM agar ada Desk Papua sehingga isu-isu yang mungkin selama ini belum tertangani bisa diupayakan langkah koordinasi dan pelaksanaannya melalui Desk Papua ini,” ucap Andreas.
Terkait hal ini Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta mengatakan pembentukan Desk atau Pokja Papua sudah menjadi arahan Menteri HAM beberapa waktu lalu.
“Pembentukan Desk atau Pokja Papua sudah jadi atensi Menteri HAM yang tidak akan lama lagi dibentuk,” tegas Thomas.
Dalam reses kali ini, Komisi XIII DPR RI juga mendorong agar ada perhatian ke depan terkait penambahan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM di wilayah Papua dengan memperhatikan aksesibilitas wilayah dan tingkat kerentanan masyarakat.
“Dengan ini kita bisa mempertimbangkan prioritas wilayah mana saja Kanwil tersebut dibentuk karena wilayah sangat luas maka usulan penembahan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Papua ini kami anggap penting dan strategis,” pungkas Andreas.
Pada reses kali ini, Komisi XIII DPR RI mengirimkan 7 orang anggotanya yaitu Yan Parmenas Mandenas, Tony Tesar, Franky Sibarani, Djamaludin Idam, Jamaludin Malik, dan Meutya Rahmatia.
Ikut hadir dalam agenda reses adalah juga Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Para Bupati se- Papua Barat Daya.
Sumber: Kementerian HAM Dorong Rekonsiliasi dan Perdamaian Solusi Konflik di Tanah Papua – TribunNews.com