Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028.
Saan menyatakan, Nasdem tidak mempermasalahkan penggunaan istilah “ibu kota politik” tersebut.
Menurut dia, hal yang paling penting adalah pembangunan IKN harus benar-benar bermanfaat dan tidak mubazir.
“Kalau NasDem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi dan sudah memberikan alternatif-alternatif,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Saan menyebut, NasDem sejak jauh hari telah memberikan masukan dan alternatif agar pembangunan IKN tidak terhenti.
“Bahkan, (Nasdem) sudah jauh memberikan alternatif supaya apa yang sudah dibangun tidak mubazir, karena sudah mengeluarkan anggaran negara yang begitu besar,” ujarnya.
Salah satu usulan dari NasDem, menurut Saan, adalah agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
Hal ini, kata dia, diharapkan bisa menghidupkan aktivitas di sana, serta memastikan semua fasilitas yang ada tetap terawat dengan baik.
“Kalau ada Wapres berkantor di sana kan aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” ungkap Saan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menetapkan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.
Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi Perpres tersebut.
Sumber: IKN Jadi Ibu Kota Politik, Nasdem: yang Penting Nggak Mubazir – TribunNews.com

