Indonesia Menyapa, Jakarta — Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia.
Dari sisi kontribusi, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi.
Pada 2024, diperkirakan terdapat lebih dari 65 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, kurangnya pendampingan dan tata kelola usaha, serta minimnya standar produk juga menjadi kendala yang perlu diatasi.
“We have to do something untuk membantu pemerintah, apalagi saat ini banyak PHK. Maka lahirlah Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Inklusif ini, untuk memfasilitasi teman-teman UMKM disabilitas memberdayakan usahanya,” kata Socioprenuer yang juga Staf Khusus Bidang Sosial Presiden ke -7 RI Joko Widodo, Angkie Yudistia dalam dialog bersama media pada Jumat, 16 Mei 2025.
Gerakan ini, lanjutnya, ditujukan untuk mendorong partisipasi aktif para penyandang disabilitas dalam sektor ekonomi nasional melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Angkie meyakini produk-produk hasil produksi dari UMKM penyandang disabilitas memiliki keunggulan tersendiri dan juga potensi untuk menjadi salah satu pendukung ekonomi.
Oleh karena itu, Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Inklusif ini akan membantu mulai dari perizinan, pendampingan, pemasaran, serta yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan.
“Ini karena kami mengetahui apa saja masalah yang ada selama ini dalam berwirausaha, yakni pemasaran, literasi keuangan, dan strategi. Insyaallah akan kita bantu solusinya,” ujar Angky, yang hadir bersama UMKM di bawah naungan Yayasan Menembus Batas.
Berbagai upaya pendampingan yang dilakukan kepada UMKM disabilitas meliputi edukasi, pembiayaan dan pemasarannya.
Hal ini ditempuh melalui pelatihan, pemberdayaan keterampilan, dan pengelolaan usaha bagi penyandang disabilitas.
“Semua karya mereka ini, kami bantu untuk pemasarannya melalui e-katalog LKPP,” imbuhnya.
Saat ini yang telah mendaftar di Yayasan Menembus Batas sudah mencapai 158 UMKM. Mereka merupakan para pelaku usaha yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Dari jumlah tersebut 15 UMKM telah siap memasarkan produknya dalam skala besar.
“Kami berharap hal ini menjadi titik kebangkitan ekonomi nasional, khususnya ekonomi UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas,” ujarnya.
Menurut data Kementerian UMKM hingga Desember 2024, terdapat 65,5 juta unit usaha mikro kecil menengah di Indonesia atau setara dengan 99,9% dari total usaha yang ada. Jumlah usaha besar sekitar 5550 unit usaha atau 0.01%.
UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, dengan nilai mencapai Rp 9.300 triliun.
Selain itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas mencapai 15%, yang sebagian besar berasal dari sektor makanan, kerajinan tangan, dan produk tekstil. Sektor UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.
Sumber: Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Inklusif Jadi Momentum Penguatan UMKM Disabilitas