Indonesia Menyapa, Kota Metro – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Metro bersama Pemerintah Kota Metro memperkuat koordinasi untuk mempercepat penataan dan penyelesaian administrasi pertanahan di ruang bawah jalan umum. Langkah ini dilakukan guna memastikan pemanfaatan ruang bawah jalan memiliki kepastian hukum dan mendukung pembangunan yang tertib.
Pembahasan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Kota Metro, Rabu (7/10/2026), dengan fokus pada kejelasan jenis hak atas tanah serta status kepemilikan lahan yang berada di bawah jalan umum.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro, Indra Haditama, S.H., M.H., mengatakan koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan penyelesaian persoalan pertanahan berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah penentuan jenis hak yang dapat diberikan untuk pemanfaatan ruang bawah jalan, termasuk kemungkinan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai sesuai ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pendataan dan klarifikasi status tanah juga menjadi perhatian, terutama untuk memastikan apakah bidang tanah tersebut tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) atau merupakan aset milik negara. Kejelasan status ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan maupun potensi sengketa hukum di kemudian hari.
“Sinergi ini penting dilakukan agar pembangunan fasilitas publik maupun komersial di bawah ruang jalan tetap aman secara konstruksi serta bersih dari masalah hukum pertanahan,” ujar Indra Haditama.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Kantah Kota Metro dan Pemerintah Kota Metro berharap proses penataan serta penyelesaian administrasi pertanahan dapat berjalan lebih optimal. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan mendukung pembangunan Kota Metro yang tertib, aman, serta berkelanjutan.