Indonesia Menyapa, Bulungan – Kementerian Pertanian terus melakukan sosialisasi Brigade Pangan (BP) di seluruh Indonesia untuk optimalisasi lahan sebagai langkah strategis mencapai program swasembada pangan. Sosialisasi pengetahuan mengenai ketentuan dan tanggung jawab seluruh anggota BP diperlukan untuk mencapai hasil akhir peningkatan indeks produksi.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Program BP tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi model pemberdayaan petani yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
“BP adalah pasukan terdepan yang melibatkan petani dengan dikawal oleh penyuluh pertanian, Babinsa, dan pegawai ASN Kementan, serta generasi muda untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan sektor pertanian. BP menjadi garda terdepan dalam rangka menggerakkan para petani untuk lebih produktif terutama bagi petani milenial,” ujar Mentan Amran.
Pada kesempatan terpisah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengungkapkan pembentukan BP diharapkan dapat meningkatkan optimasi lahan (oplah) yang sebelumnya hanya satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam.
Semua langkah itu dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo dan Mentan Amran, mewujudkan Indonesia menuju lumbung pangan dunia. Semua pihak harus melakukan kolaborasi untuk mencapai target tersebut.
‘”Semua pihak harus saling berkoodinasi, baik dengan mentor, pendamping, penyuluh maupun Babinsa agar dapat tercapai. Selain itu penyuluh dan Babinsa akan dilibatkan menjadi pendamping dan nantinya SK akan diproses di pusat,” jelas.
Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian mengungkapkan bahwa program BP yang baru diluncurkan, dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan serta kesejahteraan petani di Indonesia. Program ini tidak hanya menyediakan bantuan alat pertanian (alsintan), tetapi juga menawarkan pinjaman KUR super mikro sebesar Rp150 juta bagi petani untuk mendukung pengelolaan lahan.
“Bantuan sebesar Rp 3 miliar ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi petani. Dengan adanya alat yang canggih dan akses ke pinjaman, kami harap para petani dapat meningkatkan hasil pertanian mereka,” kata Sam Herodian dalam kunjungannya di Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Sam Herodian menjelaskan bahwa dengan adanya teknologi baru, para petani tidak perlu lagi mencari peralatan namun dapat menghubungi melalui handphone, dan alat pertanian dapat langsung digunakan.
Selain itu, untuk membantu mengatasi kekurangan bantuan yang ada, petani dapat memanfaatkan pinjaman tambahan hingga Rp 2 miliar dengan bunga hanya 3 persen. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan, dengan petani diharapkan dapat memperoleh keuntungan dari hasil pertanian yang lebih optimal.
“Dengan perawatan yang baik dan pemeliharaan alat yang tepat, petani dapat menghasilkan hingga 10 juta per bulan per anggota BP, yang dalam jangka panjang akan semakin berkembang,” ujar Sam.
BP diharapkan menjadi sistem yang memudahkan petani untuk mengakses bantuan alat dan teknologi yang diperlukan. Program ini juga akan memfasilitasi distribusi pupuk dan bahan bakar melalui sistem koperasi yang lebih efisien, dengan harapan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kami berharap ke depan, petani kita semakin sejahtera dengan pemanfaatan teknologi, dan generasi muda pun bisa melihat pertanian sebagai sektor yang menguntungkan,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Inneke Kusumawaty memberikan penjelasan terkait pembentukan BP yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah. BP akan terdiri dari maksimal 15 orang dan memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk posisi manajer dan sekretaris.
Inneke Kusumawaty menekankan bahwa BP tidak hanya akan menerima bantuan dari pemerintah, namun juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan cara yang efektif.
“BP harus memiliki unit-unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan bisa digunakan dengan optimal,” ujarnya Jumat, (31/01/2025)
Pemerintah memberikan bantuan senilai miliaran rupiah untuk mendukung pembentukan BP, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok. Selain itu, BP juga diwajibkan untuk mengelola lahan minimal selama 5 tahun, dengan tujuan untuk mengembangkan pertanian modern dan menarik kembali minat generasi muda untuk kembali ke desa.
Untuk pengelolaan keuangan, setiap BP harus membuka rekening kelompok yang akan dikelola bersama dan ditandatangani oleh beberapa anggota. “Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan,” tambah Inneke.
Dalam rangka memperkuat keberlanjutan program, BP juga diberikan akses ke berbagai sumber pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan super mikro, yang dapat digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan pertanian.
Pelatihan juga menjadi hal yang sangat penting dalam program ini. “Anggota BP harus dilatih untuk mengoperasikan dan merawat alat pertanian yang diberikan, agar alat tersebut tidak rusak dan bisa digunakan secara maksimal untuk meningkatkan hasil pertanian,” kata Inneke Kusumawaty.
Optimasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah pun menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan struktural yang jelas dan pemanfaatan yang tepat, BP diharapkan dapat berfungsi dengan efektif.
“Pembentukan BP merupakan langkah strategis dalam peningkatan pengelolaan pertanian di daerah. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, pelatihan yang memadai, dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan BP tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian di desa mereka,” pungkasnya.