Indonesia Menyapa, Tulang Bawang – Upaya penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tulang Bawang terus diperkuat. Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tulang Bawang bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, dialog, dan musyawarah guna menghadirkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Mediasi Konflik GTRA Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Bupati Tulang Bawang, Senin (16/11/2026). Kegiatan dihadiri langsung Kepala Kantah Kabupaten Tulang Bawang, Nikolas Palinggi, S.SiT., M.H., bersama jajaran.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, serta dihadiri Sekretaris Daerah, unsur ATR/BPN, Kodim 0426/TB, Polres Tulang Bawang, dan perwakilan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempertemukan kepentingan para pihak, mengidentifikasi akar permasalahan, sekaligus membuka ruang komunikasi guna mencari titik temu atas persoalan pertanahan yang terjadi. Melalui peran GTRA, pemerintah berupaya menghadirkan penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantah Kabupaten Tulang Bawang, Nikolas Palinggi, S.SiT., M.H., menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan keterbukaan, komunikasi yang konstruktif, serta komitmen bersama seluruh pihak.
“Mediasi menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi dan mencari solusi terbaik atas persoalan agraria. Kami mendorong agar setiap permasalahan dapat dibahas secara terbuka melalui musyawarah, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Harapannya, penyelesaian yang dicapai dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga kepentingan masyarakat maupun pihak perusahaan,” tegas Nikolas.
Ia menambahkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen mendukung langkah GTRA melalui koordinasi dan fasilitasi sesuai kewenangan di bidang pertanahan, sehingga setiap persoalan dapat ditangani secara objektif, terukur, dan sesuai regulasi.
Melalui mediasi GTRA 2026 ini, sinergi antara pemerintah daerah, BPN, TNI, Polri, dan para pihak yang bersengketa diharapkan semakin solid. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen menghadirkan penyelesaian konflik agraria yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan dan kondusivitas wilayah.

